Upah Terlalu Kecil, Ratusan Petugas Sorlip Surat Suara Mengundurkan Diri

Pemilu

Kamis, 14 Maret 2019 | 20:47 WIB

190314204947-upah-.jpg

Agus Somantri

Para pekerja saat melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara di GOR Banyu Sinergi Mandala, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut.

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut terus berupaya agar semua tahapan Pemilu 2019 berjalan sesuai agenda. Salah satunya dengan menggenjot pelaksanaan penyortiran dan pelipatan (sorlip) surat suara agar logistik Pemilu tersebut bisa secepatnya didistribusikan ke daerah.

Namun di tengah gencarnya upaya KPU tersebut, ratusan petugas penyortiran dan pelipatan (sorlip) memutuskan untuk mengundurkan diri dengan alasan upah Sorlip yang diterimanya tidak sesuai karena terlalu kecil.

HS (55), salah seorang petugas sorlip mengatakan, awalnya para petugas sorlip begitu antusias dan semangat dalam melaksanakan pekerjaannya. Namun sejak pihak dari KPU mengumumkan bahwa upah sorlip per lembarnya hanya Rp 75, banyak petugas yang kecewa dan memilih mengundurkan diri.

HS mengakui, jika sejak awal para petugas sorlip tidak mengetahui bahwa upah yang diterima hanya Rp 75 untuk setiap lembar surat suara. dari informasi yang diterima sebelumnya, para petugas sorlip akan menerima upah Rp 100 untuk setiap lembarnya (surat suara).

"Sejak awal kami memang tak mendapatkan penjelasan jika upah yang diberikan untuk setiap surat suara yang kami sortir dan lipat hanya Rp 75. Kami tahunya bahwa tiap lembarnya (surat suara) dibayar Rp 100. Makanya kami merasa kecewa dan lebih baik mengundurkan diri," ujarnya, Kamis (14/3/2019).

HS menyebut, jika petugas sorlip yang memilih untuk mengundurkan diri cukup banyak, bahkan mencapai sekitar 60 persen. Meskipun ada juga yang tetap bertahan meneruskan pekerjaannya.

Sekretaris KPU Garut, Ayi Dudi Supriadi, membenarkan banyaknya petugas sorlip yang berasal dari kelompok masyarakat yang mengundurkan diri atau tidak mau melanjutkan pekerjaannya.

Menurut Ayi, selain karena jasa premi sorlip yang dianggap terlalu kecil yakni hanya Rp 75 per lembar, hal ini juga dipicu tingkat kesulitan dalam pengerjaan sorlip surat suara untuk Pemilu 2019 ini yang dinilai terlalu besar dibandingkan dengan surat suara waktu Pilkada beberapa waktu lalu.

"Mereka berharap uang premi yang diterima akan lebih besar, dan jika tidak mereka tidak akan mau meneruskan pekerjaannya," ucapnya.

Meski jumlah petugas sorlip yang mengundurkan diri cukup banyak, namun diakui Ayi, jika hal tersebut sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap pemunduran jadwal pendistribusian logistik ke daerah.

Hal ini, terang Ayi, dikarenakan animo masyarakat untuk menjadi petugas sorlip yang sangat tinggi, sehingga pihaknya tak sulit untuk mencari petugas baru untuk menggantikan mereka yang mengundurkan diri.

"Sama sekali tidak berpengaruh terhadap jadwal pendistribusian karena animo masyarakat yang ingin menjadi petugas sorlip lebih banyak dari yang seharusnya," ujarnya.

Ayi menyebut, dari total kebutuhan yang hanya mencapai 1.500 orang (petugas sorlip), ternyata peminatnya jauh lebih besar yakni mencapai hingga lebih dari 3 ribu orang.

Ayi mengyngkapkan, kendala utama yang dihadapi KPU Garut saat ini sebenarnya bukan petugas sorlip yang mengundurkan diri, akan tetapi ketersediaan gudang yang terbatas. Menurut Ayi, saat ini KPU memiliki tiga gudang namun semuanya diisi oleh logistik Pemilu sehingga sulit untuk mencari tempat sorlip surat suara.

Ia menuturkan, upaya yang dilakukan KPU untuk mempercepat pendistribusian logistik yang berada di luar kotak suara kepada PPK, di antaranya yaitu dengan cara meminjam GOR Beladiri Ciateul.

"Rencananya GOR tersebut akan digunakan untuk perakitan kotak suara sehingga nanti gudang yang ada di Pasirmuncang dan di Copong dapat digunakan untuk kegiatan sorlip surat suara," ucapnya.

Hal senada diungkapkan Ketua KPU Garut, Junaidin Basri. Menurutnya, untuk mempercepat proses sorlip, pihaknya akan mengoptimalkan aoutshorshing yang ada dengan memperpendek gilirannya.

"Dari yang tadinya diatur per minggu, nanti bisa dirubah menjadi per 2 atau 3 hari jadwal sorlip," katanya.

Disinggung terkait minimnya upah atau uang premi sorlip surat suara yang diterima para pekerja, Junaidin mengakui jika sejak awal pihaknya sudah mengajukan agar ada kenaikan.

"Semoga saja akan segera ada revisi pagu premi sorlip dari pusat," katanya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR