Bawaslu Diminta Selidiki Motif Jokowi Kebut Kebijakan Gaji ASN dan Dana Bansos

Pemilu

Rabu, 13 Maret 2019 | 18:36 WIB

190313183728-bawas.jpg

SEJUMLAH kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang dikeluarkan akhir-akhir ini terus mendapat sorotan. Dua di antaranya yaitu soal kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk mempercepat pembayaran gaji 13 dan 14, serta kenaikan dana bantuan sosial (bansos) hingga tiga kali lipat.

"Hal yang perlu dipertanyakan adalah, apa motif dibalik pencairan dana tersebut sampai tiga kali lipat?" tanya Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, Rabu (13/3/2019).

Untuk menguak apa sebenarnya motif dibalik kebijakan itu, Margarito Kamis meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyelidikinya. "Bawaslu perlu untuk menyelidiki motif dibalik pencairan dana bansos tersebut. Jangan sampai dana bansos ini diperalat untuk kepentingan pencapresan pasangan tertentu. Jika ada indikasi yang tidak wajar, maka Bawaslu menyampaikan teguran untuk penghentian pencairan dana bansos tersebut," paparnya.

Lebih lanjut Margarito Kamis menduga kebijakan itu memang memiliki maksud lain. Kebijakan, katanya, diambil untuk menarik simpati dan suara publik karena dikeluarkan menjelang pemilu.

"Program baik hati yang tidak mendidik dan menipu masyarakat hanya karena kepentingan mendongkrak suara yang kian merosot. Dalam momen politik saat ini masyarakat juga sudah cerdas dan paham apa tujuan dari pemerintah untuk menaikan dana bansos tersebut," pungkasnya.

Seperti diketahui, pemerintahan Jokowi sebelumnya sudah menaikkan dana bansos terutama anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi Rp 34,4 triliun di 2019 dari sebelumnya Rp 17 triliun di 2018. Sedangkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) naik sebesar rata-rata 5 persen.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR