Kepemilikan Lahan Prabowo Sah, Jokowi Harus Batasi Taipan

Pemilu

Jumat, 22 Februari 2019 | 08:56 WIB

190222085730-kepem.jpg

dok

Jokowi

POLEMIK mengenai kepemilikan lahan oleh capres 02, Prabowo Subianto secara tidak langsung selesai dengan adanya pernyataan dari wapres Jusuf Kalla. Dengan kata lain, pernyataan JK menegaskan jika lahan yang dimiliki Prabowo dengan status Hak Guna Usaha (HGU) adalah sah dan tidak melawan hukum.

"Pernyataan Pak JK soal kepemilikan lahan oleh Pak Prabowo, sebagaimana pernyataan tendensius dari Jokowi dalam debat capres sesi kedua itu menunjukkan bukti bahwa lahan yang dimiliki oleh Pak Prabowo adalah sah dan cara kepemilikannya tidak melawan hukum," tegas Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (UNAS), Ismail Rumadan, Jumat (22/2/2019)

Ismail mengatakan, meski Jokowi mempermasalahkan kepemilikan lahan Prabowo dan ingin menguji apakah sudah sesuai dengan jalur undang-undang, tentu harus dibuktikan secara hukum yaitu melalui putusan pengadilan. Artinya, Jokowi seharusnya tidak melakukan cara yang sifatnya menuduh.

"Bukan dengan cara menuduh tanpa ada konfirmasi atas kebenaran kepemilikan lahan tersebut oleh Pak Prabowo," kata Ismail.

Konfirmasi penting dilakukan, kata Ismail, karena masyarakat bisa bertanya dan curiga apa maksud dan tujuan di balik pertanyaan Jokowi tersebut. Bahkan patut dicurigai Jokowi bertujuan mendiskriditkan Prabowo di depan publik dengan pernyataan tanpa bukti yang kuat.

"Jika ini yang terjadi maka konsekuensinya Pak Jokowi bisa dijerat dengan peraturan KPU soal kampanye," jelas Ismail.

Lebih lanjut Ismail menyatakan, jika Jokowi menyoal  besaran atau luas lahan yang dimiliki oleh Prabowo, pertanyaan yang akan muncul lagi adalah mengapa Jokowi tidak mempermasalahkan kepemilikan lahan yang sangat besar juga oleh para pendukungnya.

Menurut beberapa sumber, kata Ismail, ada sebanyak 29 taipan yang menguasai lahan seluas 5,1 juta hektare, atau hampir setara dengan setengahnya Pulau Jawa.

Ismail menambahkan, pernyataan Jokowi ini kemudian menjadi polemik soal kepemilikan lahan di Indonesia. Tantangannya sekarang yaitu apakah Jokowi sebagai presiden berani membuka ke publik terkait data rinci kepemilikan lahan di Indonesia. Pasalnya, sampai hari ini pemerintah masih menutup akses informasi terkait kepemilikan lahan dengan dalih hak privasi.

"Padahal rakyat tentu ingin mengetahui secara detail siapa nama-nama pemegang HGU beserta luas wilayah yang dimiliki. Jika pemerintah sekarang ingin menertibkan kepemilikan lahan utuk kepentingan rakyat, maka konsekuensinya Jokowi harus membatasi kepemilikan lahan yang dikuasai oleh para pengusaha terutama para taipan yang sangat banyak menguasai lahan di Indonesia," tegas Ismail dalam keterangan tertulisnya.

Nasionalis patriotik
Ia pun menantang Jokowi untuk berani melakukan hal tersebut. Terlebih lagi Jokowi sudah menyatakan dengan tegas bahwa dirinya tidak takut dengan siapapun.

"Katanya yang ditakuti Jokowi hanya Allah. Oleh karena itu mari kita buktikan pernyataan Pak Jokowi tersebut apakah benar dia hanya takut kepada Allah saja, tidak takut pada pemilik modal?" imbuh Ismail.

Sementara itu, Juru Bicara Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria juga mengapresiasi pernyataan JK soal lahan Prabowo.

"Pak JK ini orang yang bijaksana, orang yang objektif, dia bicara apa adanya. Karena waktu itu pak JK juga yang bilang ke pak Agus Martowardoyo, jangan kasih ke yang lain, kasih ke pribumi," ujar Riza.

Menurut Riza, alih-alih melanggar hukum, justru Prabowo telah menyelamatkan aset negara yang mau diambil alih oleh asing. Pasalnya, lahan itu termasuk kredit macet yang ditangani BPPN lalu ke Bank Mandiri.

"Itu justru mau diambil alih asing, ada Singapura yang minat, ada Malaysia, bahkan ada Inggris. Pak Prabowo itu artinya dia mengambil alih masalah dan menyelesaikan masalah saat itu. Negara kan cukup kekurangan liquiditas pada saat itu sebesar 150 juta dolar Amerika," ungkapnya.

Berkaca pada hal itu, Riza menegaskan, Indonesia membutuhkan pemimpin seperti Prabowo. Sosok yang tidak hanya mementingkan kelompok golongan pribadi keluarga, tapi kepentingan bangsa, dan kepentingan rakyat. "Itu jelas, itu namanya nasionalis patriotik," tutupnya.

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR