Pasang Iklan di Media Massa, 18 Caleg di Garut Dipanggil Bawaslu

Pemilu

Senin, 28 Januari 2019 | 17:48 WIB

190128175131-pasan.jpg

net

SEBANYAK 18 orang calon legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Garut dan Provisni Jawa Barat dipanggil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Garut karena diduga melakukan pelanggaran.

Anggota Bawaslu Kabupaten Garut Bidang Penindakan, Asep Nurjaman, mengatakan, pemanggilan terhadap belasan orang calon legislatif (Caleg) tersebut, karena diduga mereka telah memasang iklan pencalonannya sebagai Caleg di media massa sesuai dengan temuan Bawaslu yang dituangkan dalam surat bernomor 006/TM/PL/KAB/13.17/12 tahun 2018.
    
Menurut Asep, temuan tersebut lantas di bahas dalam Sentra Gakumdu dihadiri oleh Bawaslu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut dan aparat kepolisian.

"Namun dari hasil rapat, temuan Bawaslu terkait dugaan adanya pelanggaran pidana Pemilu (beriklan di media) tersebut dipandang tidak memenuhi unsur pelanggaran," ujar Asep di Kantor Bawaslu Garut, Jalan Pramuka, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Seni (28/1/2019).

Asep menyebut, yang jadi persoalan adalah pihaknya mengalami kesulitan karena tidak bisa menemukan adanya kwitansi pembayaran iklan di media dari para Caleg.  

Ia mengakui, meskipun secara bukti fisik pihaknya memang menemukan para caleg tersebut memasang materi iklan pencalonan mereka di media, namun karena tidak ada bukti yang bisa membuktikan iklan tersebut atas kehendak para caleg, maka temuan tersebut dinyatakan tidak memenuhi pelanggaran Pemilu.

“Setelah diklarifikasi, mereka (caleg) tidak mengakui memasang iklan di media tersebut. Kebanyakan iklan atas inisiatif medianya karena alasan pertemanan,” ucapnya.

Diungkapkan Asep, sejak jauh-jauh hari sebenarnya pihaknya telah menyampaikan himbauan kepada para caleg dan media untuk tidak memuat pemberitaan terkait dua hal, yaitu rapat umum dan iklan kampanye di media. Karena, untuk kampanye di media massa sudah ditetapkan waktunya selama 21 hari mulai tanggal 24 Maret 2019 hingga 13 April 2019 mendatang.

“Kalau para caleg yang kita panggil, prinsipnya mereka memahami aturan kampanye di media. Namun begitu diiklankan di media, mereka tidak tahu sampai kita tunjukan bukti iklannya,” katanya.

Asep menuturkan, undang-undang yang mengatur Pidana Pemilu sendiri hanya mengikat pada pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu, tidak termasuk media. Karenanya, pihaknya meminta media juga tidak mempublikasikan iklan kampanye sebelum waktunya.

“Kebanyakan iklannya di media online, ada satu di media cetak (mingguan). Kalau urusan media bukan ranah kami, tapi Dewan Pers,” katanya.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR