Jelang Debat: Bocoran Kisi-kisi Turunkan Kualitas Demokrasi

Pemilu

Minggu, 13 Januari 2019 | 11:46 WIB

190113114752-jelan.jpg

dok

ilustrasi

DEBAT perdana Pemilihan Calon Presiden bakal digelar 17 Januari mendatang. Polemik terkait pemberian daftar pertanyaan debat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada kedua tim sukses pasangan calon bermunculan.

KPU mengklaim kebijakannya tersebut bertujuan untuk memudahkan para peserta Pilpres dalam menyampaikan visi dan misi mereka kepada masyarakat melalui debat.

Sebagai salah satu metode iklan kampanye, KPU beranggapan bahwa debat merupakan sarana bagi pasangan capres-cawapres untuk meyakinkan masyarakat calon pemilih.

KPU menilai substansi debat oleh para peserta Pilpres adalah dengan menyampaikan gagasan mereka dalam membangun bangsa yang dituangkan dalam visi, misi dan program kerja.

Esensi debat, seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti "pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing", diabaikan oleh KPU.

Uji Kemampuan Pemberian bocoran soal-soal debat pilpres dapat merusak tatanan sistem demokrasi di Indonesia. Pasalnya, kemampuan berargumen dari masing-masing capres-cawapres itu menjadi salah satu hal yang paling ditunggu masyarakat dalam pemilu.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, menilai pemberian bocoran soal-soal debat pilpres tidak sesuai dengan hakikat demokrasi melalui pemilu.

JK, yang sudah tiga kali mengikuti kontes debat pilpres pada Pemilu 2004, 2009 dan 2014, mengatakan pertanyaan-pertanyaan debat seharusnya dijawab secara spontan seperti pada pilpres sebelumnya. Yang perlu disampaikan kepada peserta Pilpres hanyalah tema besar dari debat itu sendiri.

"Kita setiap kali terjadi (debat) begitu, ya tiba-tiba saja. Pertanyaannya cuma judulnya saja, misalnya masalah ekonomi tentang apa, jadi kita sendiri (capres-cawapres) harus menjawabnya. Banyak hal yang perlu ditanggapi langsung oleh yang bersangkutan, agar rakyat mempunyai pilihan dan jelas," katanya.

Sementara dari kubu pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Badan Pemenangan Nasional (BPN) bahkan sempat mengajukan revisi visi dan misi ke KPU beberapa saat sebelum debat dimulai.

Hal itu menunjukkan kedua pasangan capres-cawapres tersebut tidak memanfaatkan waktu kampanye dengan baik untuk mengenalkan visi, misi dan program kerja mereka kepada masyarakat calon pemilih.

Padahal, sebagai pemilih masyarakat berhak tahu konsep pemerintahan seperti apa yang ditawarkan kedua pasangan capres-cawapres tersebut.

Kini, dengan bocoran kisi-kisi pertanyaan debat, masyarakat seolah disajikan pertunjukan berskenario visi-misi yang sudah dirancang sebelumnya.

KPU pun seolah mengabaikan hak masyarakat untuk menilai dan mempertimbangkan pilihan mereka terhadap kedua pasangan calon peserta Pilpres 2019.

Sebanyak 20 pertanyaan debat telah dikirimkan KPU kepada masing-masing tim sukses pasangan calon, tepat sepekan sebelum debat perdana dimulai.

Debat pilpres yang seharusnya menjadi momen untuk saling berargumen secara spontan dalam mempertahankan pendapat masing-masing paslon, kini hanya merupakan ajang untuk memaparkan gagasan yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR