181206184936-perku.jpg

Ziyan

Komisioner Bawaslu Jabar Lolly Suhenty.

Perkuat Pengawasan, Bawaslu Jabar Gaet 7 Lembaga Pemantau Pemilu

Pemilu

Kamis, 6 Desember 2018 | 18:48 WIB

Wartawan: Ziyan

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi dengan lembaga pemantau Pemilu di Hotel Sutan Raja, Soreang, Kab. Bandung, Kamis (6/12/2018). Rakor tersebut merupakan bagian strategis dalam pemetaan kekuatan pengawasan Pemilu di lapangan.

Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Lolly Suhenti mengharapkan, dari rakor tersebut ada pemetaan kekuatan pemantau di lapangan, yang bisa bersinergi dengan pengawas Pemilu.

"Lembaga pemantau pemilu mempunyai posisi penting dan peran dalam pengawasan pelanggaran pemilu, hal tersebut sesuai undang-undang yang mana kualitas pemilu salah satunya mempunyai indikator partisipasi mayarakat," ujar Lolly saat diwawancarai usai rakor.

Lolly mengatakan, lembaga pemantau merupakan salah satu pihak yang dapat memberikan catatan terhadap temuan dugaan pelanggaran di lapangan, sehingga perannya bisa membantu pengawas pemilu.

"Lembaga pemantau bisa melaporkan temuan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu, untuk ditindak-lanjuti," katanya.

Saat ini, kata dia, terdapat tujuh lembaga pemantau yang telah terakreditasi di Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Tujuh pemantau tersebut adalah KIPP, JPPR, PMII, HMI, GMKI, Koalisi Perempuan Indonesia dan DIP. "Tujuh pemantau yang telah terverfikasi di Bawaslu Jabar mempunyai jaringan di seluruh kota kabupaten," terangnya.

Dengan banyaknya lembaga pemantau pemilu, Lolly berharap, masalah pengawasan lapangan yang terkendala kondisi geografis Jawa Barat, bisa terselesaikan. "Soal geografis jabar yang luas bisa dicover oleh lembaga pemantau. Mereka menjadi penguat kami memantau di daerah," katanya.

Ia menambahkan, Bawaslu Provinsi Jawa Barat masih membuka lebar kepada lembaga-lembaga lainnya, untuk turut menjadi pemantau pemilu. Salah satu syarat sebuah lembaga bisa menjadi pemantau adalah mendaftarkan diri ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat atau Kabupataen/Kota.

"Syaratnya harus independen, tidak berafiliasi dengan partai politik, dan minimal sebaran minimal ada di dua Kabupaten/Kota untuk tingkat Provinsi, dan dua Kecamatan untuk tingkat Kabupaten/Kota," ujarnya.

Editor: H. Dicky Aditya

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR