Harga Tiket Pesawat Mahal Bisa Pengaruhi Pariwisata

Pariwisata

Kamis, 9 Mei 2019 | 21:33 WIB

190509213957-harga.png

merdeka.com

ANGGOTA Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa mengingatkan berbagai pihak terkait bahwa harga tiket pesawat, yang mahal, dapat berdampak negatif kepada kinerja pariwisata nasional.

"Tarif tiket pesawat yang melambung tidak dipungkiri juga ikut mempengaruhi sektor pariwisata," kata Ledia dalam rilis yang diterima Antara di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Untuk itu, lanjutnya, sudah seharusnya ada kemauan pemerintah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menurunkan tiket pesawat.

Politisi PKS itu menyoroti adanya penerbangan domestik yang lebih mahal dibanding penerbangan luar negeri dengan tujuan domestik yang sama.

"Contohnya penerbangan Medan-Denpasar lebih mahal dibanding Medan-Kuala Lumpur-Denpasar," ucap Ledia.

Ia mengingatkan bahwa pariwisata menjadi tulang punggung peningkatan ekonomi masyarakat, maka pemerintah harus bisa segera menekan tarif tiket pesawat.

Di tempat terpisah, pemerintah diminta untuk segera menyusun kebijakan terkait kegiatan wisata alam dan petualangan agar destinasi di Indonesia bisa bersaing dengan usaha serupa di luar negeri.

“Selama tiga tahun terakhir, perhatian pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata terhadap wisata alam dan petualangan sudah terlihat. "Tapi kita perlu mempercepat pelaksanaan berbagai kebijakan agar bisa bersaing dengan luar negeri,” kata Ketua Harian Indonesia Adventure Tourism Trade (IATTA) Ronie Ibrahim di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Ronie yang juga dikenal sebagai penggagas Indonesia Internasional Outdoor Festival (IIOutfest) itu, mengatakan beberapa tahun terakhir sudah ada gerakan yang cukup berarti, di antaranya sertifikasi berbagai profesi baru yang banyak bermunculan.

Misalnya, pemandu gunung, panjat tebing dan arung jeram yang dulu hanya sekadar hobi, kini sudah terukur sebagai profesi.

Namun, katanya, agar industri kegiatan alam bebas bisa bersaing dan mendatangkan wisatawan mancanegara (wisman), maka pemerintah perlu mendorong pelaksanaan kebijakan sesuai dengan standarisasi yang berlaku.

“Dengan adanya regulasi dan legitimasi, maka akan mempermudah kegiatan usaha,” kata Ronie.


Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA