Ibukota Negara Pindah ke Kaltim Biar Tak Seperti di Atas Kompor Kalteng

Nasional

Kamis, 7 November 2019 | 19:40 WIB

191107194214-ibuko.jpg

Tok Suwarto

STAF Ahli Meneg PPN, Dr. Imron Bulkin bersama Sekretaris Perusahaan PT Adhi Karya, Parwanto Nugroho ketika menyampaikan paparan di depan peserta seminar Civilweek 2019 di UNS Solo, Kamis (7/11/2019).

PADA masa-masa awal perpindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, dan berdasarkan target pada 2024 pemerintahan baru sudah dikendalikan dari ibukota baru. Selain itu, diperkirakan jumlah penduduknya setidaknya sudah mencapai 1,5 juta orang. Mereka itu terdiri dari sekitar 195.000 ASN, 226.000 anggota TNI dan Polri, serta 393.000 pelaku ekonomi masing-masing ditambah empat anggota keluarga.

Perkiraan itu diungkapkan Staf Ahli Menteri Negara (Meneg) Perencanaan Pembangunan Nasional (PPH) bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan, Dr. Imron Bulkin, di depan peserta seminar nasional Civilweek 2019, dengan topik "Mengkaji Perencanaan Infrastruktur dalam Pemindahan Ibukota demi Terwujudnya Indonesia Sentris", yang digelar Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret (FT-UNS), Kamis (7/11/2019).

"Di ibukota negara pusat pemerintahan yang baru nanti, setidaknya total ada 1,5 juta orang yang dipertimbangkan butuh angkutan massal. Mereka itu sudah pasti datang, sehingga sejak dini harus dipersiapkan infrastruktur pendukungnya. Yang harus dibangun di ibukota baru sangat banyak dan masif," ujarnya menanggapi peserta yang mempertanyakan penduduk ibukota baru nanti.

Imron Bulkin memaparkan, disamping penyiapan infrastruktur, pembangunan fisik yang ditargetkan selesai pada 2024 adalah Istana Negara, perumahan untuk ASN, TNI dan Polri. Jika infrastruktur dan bangunan fisik utama tersebut siap, menurut dia, target awal kegiatan di ibukota baru pada 2024 adalah pelantikan anggota DPR di tempat baru.

Target penyiapan ibukota baru beserta tahapan pembangunannya yang diumumkan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, kata Staf Ahli Meneg PPN itu, didasarkan pada hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2017. Perkembangan dari program pemindahan ibukota tersebut, saat ini sudah memasuki tahap penyusunan master plan, karena kajian master plan tidak bisa dilakukan sebelum Presiden menentukan lokasinya.

"Penentuan lokasi tersebut juga mempertimbangkan wacana pemindahan ibukota negara yang dilontarkan Presiden sebelumnya dan pilihan Kalimantan Timur merupakan yang ideal. Karena sewaktu Bappenas melakukan kajian bersama ITS, UGM, ITB dan lain-lain, tidak mungkin memindah ibukota ke atas kompor di Kalimantan Tengah yang rentan kebakaran lahan gambut," jelasnya.

Menanggapi pernyataan peserta seminar apakah pembangunan fisik dan infrastruktur di ibukota baru pesimistis, optimistis atau moderat, Sekretaris Perusahaan PT Adhi Karya, Parwanto Nugroho, mengungkapkan tingkat kemampuan para ahli Indonesia membangun infrastruktur. Dia menegaskan, pihaknya sangat optimistis pada tenggat waktu yang ditentukan ibukota baru siap dihuni.

"Para ahli Indonesia sudah berpengalaman membangun proyek-proyek besar dan berhasil baik. Dalam membangun flyover, para ahli Indonesia bisa menyelesaikan hanya dalam tempo tiga bulan," ungkapnya.

Editor: Efrie Christianto



Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA