Di Tahun 2019, Pemkot Solo Tidak Menerima ASN Kategori P3K

Nasional

Jumat, 18 Oktober 2019 | 19:36 WIB

191018193706-di-ta.jpg

PEMERINTAH Kota (Pemkot) memutuskan, dalam rekrutmen pegawai melalui seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2019 ini tidak akan menerima  Pegawai Pemerintah di dunia dengan Perjanjian Kerja (P3K). Keputusan itu sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang menyatakan, pada 2019 ini penerimaan pegawai melalui seleksi CPNS hanya untuk formasi  aparatur sipil negara (ASN) kategori pegawai negeri dan bukan P3K.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Pemkot Solo, Rachmad Sutomo, mengungkapkan, semula pihaknya berencana menerima pegawai dengan status P3K dalam pengajuan CASN tahun ini. Namun kemudian muncul instruksi pemerintah pusat, yang menyebutkan dalam seleksi CPNS tahun 2019 ini pemerintah hanya menerima pegawai negeri.

“Perubahan itu karena pada Juni atau Juli 2020 akan ada rekrutmen  ASN kategori P3K. Jadi tahun ini secara nasional tidak ada penerimaan P3K,” katanya kepada wartawan  di Balai Kota, Jumat (18/10/2019).

Menurut Kepala BKPPD itu, kebutuhan ASN di Pemkot Solo sebenarnya cukup banyak untuk mengisi formasi yang lowong akibat banyak ASN pensiun. Namun kuota penerimaan pegawai melalui seleksi CPNS sangat terbatas, sehingga jumlah pegawai yang diterima tiap tahun tidak seimbang dengan kebutuhan.

Menjelang seleksi CPNS 2019 yang lalu, katanya, Pemkot Solo mengajukan sebanyak 500 formasi terdiri dari 150 orang CPNS dan 350 orang P3K. Berdasarkan  kebijakan baru pemerintah pusat  tersebut, Pemkot Solo memutuskan mengajukan 500 formasi seluruhnya CPNS.

“Kita akan mengajukan 500 CPNS ke pusat. Berapa kuota yang ditetapkan pemerintah pusat baru akan kita terima beberapa hari lagi.” jelasnya, sambil menambahkan, 500 formasi tersebut hanya di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dalam mempersiapkan seleksi CPNS 2019, Pemkot Solo telah mengajukan anggaran ke DPRD untuk membiayai pelaksanaannya yang dipatok sebesar Rp 1,5 miliar. Anggaran dari APBD 2020 tersebut, rencananya digunakan untuk menyewa komputer, membayar koneksi internet atau bandwith, sewa gedung, dan perangkat lainnya.



Editor: Dadang Setiawan



Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA