Prihatin dengan Kasus yang Menimpa Menpora, Roy : Banyak "Bisikan Gaib"

Nasional

Kamis, 19 September 2019 | 22:34 WIB

190919223817-priha.jpg

MANTAN Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo mengaku prihatin dengan penetapan tersangka Imam Nahrawi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Imam tersangka atas kasus penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kemenpora tahun anggaran 2018.

Ia menyebut peristiwa yang menimpa Imam mirip dengan hal yang terjadi pada koleganya yang juga mantan Menpora, Andi Mallarangeng, yang terjerat kasus korupsi proyek Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Saya memang prihatin, karena dulu saya mengalami hal yang sama menjadi Menpora menggantikan mas Andi Alfian Mallarangeng yang terkena kasus serupa tapi beda objeknya, yaitu kasus hambalang," ujar Roy yang dikutip saat on air di 107,5 PRFM News Channel, Kamis (19/9/2019).

Roy menjelaskan, dana KONI memang rawan disalahgunakan. Saat menjabat Menpora periode 2013-2014, ia mengaku sempat mendengar "Bisikan Gaib" yang menyarankan agar dana hibah tidak langsung dicairkan dan diserahkan kepada KONI. Saran itu menyebut dana hibah KONI bisa "diputar" lebih dahulu.

Namun Roy mengaku tidak melakukan hal tersebut karena khawatir menghambat prestasi atlet. Dia mengklaim selalu langsung menyerahkan ke KONI ketika dana hibah bisa dicairkan. Selain itu Roy tidak mengungkap dari mana "Bisikan Ghaib" itu berasal.

"Saya menerima jadwal ada anggaran dari Kementerian keuangan sudah turun Pak untuk KONI, saya suruh telepon langsung Pak Tono Suratman, ketua KONI, saya suruh telepon langsung Bu Rita Subowo, ketua KOI, atau Satlak Prima waktu itu. Terus ada suara-suara bisikan ghaib gitu yang menelpon saya. Pak ini kan bisa diputar dulu, Putar apanya? saya bilang gitu, karena waktu itu dana ini harus diserahkan kepada atlit, terlambat sehari saja bagi atlit sangat besar nilainya bagi dia untuk prestasi olahraga kita. Jadi artinya waktu itu kita langsung preskon, kita undang Ketua KONI dan KOI, dana dari pemerintah hari itu kita serahkan atau tidak ada yang menginap sama sekali, clear," ucap anggota Komisi I DPR itu.

Roy menuturkan, memimpin Kemenpora harus banyak belajar dan waspada karena banyak situasi yang bisa menjebak atau membuka peluang terseret ke ranah korupsi.

Menurutnya, Kemenpora bertanggung jawab atas banyak anggaran dari sisi olahraga terkait KONI, Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima), hingga anggaran dalam pelaksanaan sebuah acara olahraga.

Roy mengatakan peluang terseret korupsi muncul ketika Kemenpora punya proyek menyelenggarakan acara olahraga seperti PON, Sea Games atau Asian Games.

"Kalau tidak hati-hati akan muncul kasus serupa," ujarnya.

Diketahui, Menpora Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka bersama asisten pribadinya (aspri) Miftahul Ulum. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu diduga menerima suap dan gratifikasi sebanyak Rp26,5 miliar melalui Ulum.

Pemberian uang itu sebagai komitmen fee atas pengurusan proposal dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora tahun anggaran 2018. Imam menerima suap dan gratifikasi itu sebagai ketua Dewan Pengarah Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) dan menpora.

Penetapan tersangka Imam hasil pengembangan perkara yang menjerat lima tersangka. Mereka adalah Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy, Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy, Deputi IV Kemenpora Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Pumamo, dan Staf Kemenpora Eko Tryanto. Mereka telah divonis bersalah pengadilan tingkat pertama.

Imam dan Miftahul dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 junto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA