KMSP: Hentikan Kriminalisasi Lewat Pasal Makar terhadap Warga Sipil Papua

Nasional

Rabu, 18 September 2019 | 13:55 WIB

190918140122-kmsp-.jpg

mapsofworld.com

PEMERINTAH diminta menyelesaikan masalah Papua secara komprehensif dan bermartabat menyusul unjukrasa tolak rasisme berakhir anarkhis di sejumlah kota dan kabupaten di Papua dan Papua Barat, hingga jatuh korban dan materi serta kembalinya ribuan mahasiswa ke Bumi Cenderawasih.

Demikian permintaan ini disampaikan oleh Sem Awom, koordinator KontraS Papua mewakili para aktivis dan pegiat LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Papua (KMSP) saat berikan keterangan pers di Kota Jayapura, Papua, Selasa (17/9/2019).

Baca Juga: Polda Papua Tangkap Pentolan Separatis Papua

"Pemerintah harus serius selesaikan masalah Papua, secara komprehensif dan bermartabat, jangan setengah-setengah," katanya diamini sejumlah rekan koalisi.

Sem juga mendesak dan meminta pemerintah dan kepolisian untuk mengeluarkan data valid terkait jumlah korban luka dan jiwa pasca demonstrasi pada 29 Agustus 2019, termasuk memastikan adanya tuntutan hukum terhadap para pelaku kejahatan serta menjamin para korban dan keluarganya bisa mendapatkan reparasi yang menyeluruh dan efektif.

Baca Juga: Polisi Tangkap Pentolan United Liberation Movement for West Papua

"Juga harus memastikan pemenuhan terhadap hak-hak para tersangka demonstrasi selama menjalani pemeriksaan. Pemerintah juga segera menghentikan intimidasi dan kriminalisasi terhadap advokat, aktivis, jurnalis dan pembela HAM," katanya.

Sem juga meminta agar menghentikan kriminalisasi lewat pasal makar terhadap masyarakat sipil Papua. Lalu, mengadakan peninjauan mendalam terkait taktik yang digunakan polisi dan tentara dalam penanganan kerumunan massa saat berdemo.

Baca Juga: Nilai-nilai Pancasila Sangat Relevan untuk Menangkis Radikalisme dan Isu Separatisme

"Kami juga mengusulkan agar segera menarik semua pasukan BKO dari seluruh wilayah di Tanah Papua dan memperkuat peran pemerintahan sipil di Tanah Papua," katanya.

Dan, kata dia, pemerintah harus segera melaksanakan pemulihan hukum dan sosial akibat konflik sosial pasca-kerusuhan yang terjadi di provinsi Papua dan Papua Barat.

"Buka juga akses seluas-luasnya bagi jurnalis dan pekerja kemanusiaan ke Tanah Papua. Dan terakhir pemerintah harus bertanggungjawab dan memenuhi hak ribuan mahasiswa terhadap akses pendidikan pasca kepulangan ke Papua," katanya.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA