Antasari Azhar: Pengunduran Diri Pimpinan KPK Tindakan Pengecut

Nasional

Sabtu, 14 September 2019 | 19:42 WIB

190914194625-antas.jpg

Mantan Ketua KPK, Antasari Azhar, yang didaulat sebagai Ketua Umum "Garda Aksi (anti korupsi) Nasional Indonesia", menanggapi pengunduran diri pimpinan KPK dan revisi UU KPK dalam deklarasi "Garda Aksi Nasional Indonesia" di Solo

MANTAN Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar, menganggap pengunduran diri para pimpinan KPK dari jabatannya dan menyerahkan tanggung jawab kepada Presiden merupakan tindakan pengecut. Dia berpendapat, seharusnya para pimpinan KPK tetap menjalankan tugas, karena pengangkatan mereka sebagai pimpinan KPK sampai Desember 2019. 

"Tindakan mengundurkan diri dari jabatan, dan menyerahkan kepada Presiden itu tindakan pengecut. Seharusnya tidak mundur sampai habis masa tugasnya Desember 2019 nanti," katanya di depan peserta deklarasi "Garda Aksi Nasional Indonesia", yang dihadiri perwakilan pengurus dari berbagai daerah se Indonesia, di rumah dinas Wali Kota Solo "Loji Gandrung", Sabtu (14/9/2019).
Dia menanggapi pengunduran diri pimpinan KPK yang tidak setuju dengan revisi UU KPK yang kini tengah diproses DPR-RI. 
Antasari yang pernah menjadi Ketua KPK, menyatakan, dia termasuk penggagas revisi UU KPK saat masih sebagai pimpinan KPK. Gagasannya untuk merevisi UU KPK bukan untuk melemahkan lembaga antirasuah itu, tetapi karena dia tahu kelemahan KPK yang memerlukan penguatan. 
"Revisi UU KPK bukan berarti KPK ditiadakan. UU di revisi karena memang perlu ada penguatan, di antaranya perlunya lembaga pengawas," jelasnya. 
Menyinggung "Garda Aksi Nasional Indonesia" yang merupakan penjelmaan "Garda Pendukung Jokowi" dalam pemilihan presiden yang laku, Antasari yang didaulat menjadi ketua umum mengungkapkan, dilanjutkannya garda tersebut bertujuan untuk menjaga Presiden Jokowi dalam menjalankan tugas periode kedua. Dia melihat, pada masa jabatan periode kedua pasangan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin cukup berat, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 
"Garda Aksi Nasional Indonesia adalah garda anti korupsi untuk mendukung tugas Presiden Jokowi memberantas korupsi. Kita akan mengambil peran masyarakat yang ada di KPK dalam pencegahan tindak pidana korupsi," tuturnya. 
 
Posisi Garda Aksi Nasional Indonesia, sambung Antasari, bukan untuk menakuti orang dan tidak untuk menangkap koruptor. Tetapi Garda Aksi akan melakukan kegiatan penyadaran masyarakat agar tidak berbuat koruptif, misalnya jangan meninggalkan kantor saat jam kerja, jangan merubah-rubah angka di kantor, jangan menggunakan uang yang bukan haknya dan sebagainya. 
 
"Garda Aksi akan dikerjasamakan dengan KPK, tapi bukan sekali-kali untuk mencari uang," tandasnya. 

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA