Ini 5 Alasan Jokowi Pindahkan Ibu Kota ke Kaltimantan Timur

Nasional

Senin, 26 Agustus 2019 | 14:19 WIB

190826142014-ini-5.jpg

dok

Presiden RI, Joko Widodo

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan lima alasan pemindahan ibu kota Indonesia ke Kabupaten Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur.

"Kenapa di Kaltim? satu risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor," kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Kedua lokasi strategis berada di tengah-tengah Indonesia, ketiga berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang yaitu Balikpapan dan Samarinda, keempat memiliki infrastruktur lumayan lengkap dan kelima tersedia lahan dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare," ungkap Presiden Jokowi.

Menurut Jokowi, pemerintah sudah melakukan kajian-kajian mendalam dan diintensifkan selama tiga tahun terakhir.

"Hasil kajian-kajian itu menyimpulkan lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur," ungkap Presiden Jokowi.

Sebelum konferensi pers, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengaku sudah mengusulkan dua kabupaten sebagai lokasi ibu kota baru.

"Kawasannya yang sudah kita sampaikan kepada bapak Presiden, kita sampaikan kepada tim pengkaji, termasuk kepala Bappenas, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan nyambung ke Kabupaten Penajam Paser Utara. Dua kabupaten itu terhubung dan itu yang kita tawarkan yang kita sampaikan kepada Pak Presiden," kata Isran.

Sebelumnya saat menyampaikan Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2019, Presiden meminta izin dan dukungan dari anggota parlemen dan rakyat Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.

Konferensi pers tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalill, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA