Pemerintah Daerah Tidak Boleh Lagi Merekrut Tenaga Honorer, Melanggar Bisa Disanksi

Nasional

Rabu, 21 Agustus 2019 | 14:01 WIB

190821140652-pemer.jpg

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Syafruddin, kembali menegaskan pemerintah daerah tidak lagi dibolehkan untuk merekrut tenaga honorer. Bagi Pemda yang bandel bakal dikenakan sanksi.

Meskipun demikian, Mantan Wakapolri ini tidak merinci sanksi apa yang bakal diberikan. Sebab, sanksi ada dalam wewenang Mendagri.

"Pemda tidak boleh lagi merekrut honorer. (Bandel) Nanti di kasih sanksi oleh Mendagri," kata dia, usai Launching Program Double Degree Peningkatan Kapasitas ASN, di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Dia mengatakan terkait tenaga honorer yang belum diangkat nantinya akan difasilitasi untuk mengikuti rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). "Kemudian sisa, kita masih punya data yang akurat sisa yang 15 tahun, 10 tahun tenaga honorer, tetap akan diberikan ruang melalui P3K," ujar dia.

Selain itu, pemerintah akan mendorong peningkatan kapasitas ASN, terutama dari segi jenjang pendidikan. Sebab, hampir separuh ASN Indonesia belum mengantongi ijazah S1.

"Kemudian karena ASN sekarang harus S1 tadi sudah saya sampaikan, 50 persen sudah sarjana, 50 persen belum, maka tugas negara untuk yang sisanya itu gimana caranya bisa di S1 kan, nanti kita atur formulasinya," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Syafruddin mengatakan bila diterima lewat PPPK, honorer bakal mendapat kontrak kerja selama 5 tahun dan bisa diperpanjang. Pemerintah memang mau menghapus jabatan honorer pada tiap instansi pemerintahan.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA