Praktik "Dokteroid Paramedis" Mengarah ke Chaos Layanan Kesehatan

Nasional

Rabu, 14 Agustus 2019 | 18:50 WIB

190814185112-prakt.jpg

Tok Suwarto

Dr. Siti Soekiswati ketika menjawab pertanyaan dewan penguji dalam ujian terbuka promosi program doktor ilmu hukum di Sekolah Pascasarjana UMS

FENOMENA paramedis yang menjalankan praktik kedokteran yang disebut sebagai "paramedis dokteroid" atau "dokteroid paramedis", mulai mengarah pada keadaan yang membuat chaos terhadap pelayanan kesehatan di masyarakat.

Praktik substandar dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan paramedis dokteroid, berdampak merugikan pasien dengan beragam keadaan, seperti misdiagnostik, salah obat, polifarmasi, munculnya penyakit baru, timbul kecacatan permanen dan bahkan kematian.

Masalah tersebut dikemukakan Dr. dr. Siti Soekiswati, dosen fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), di depan dewan penguji promosi program doktor ilmu hukum, Sekolah Pascasarjana UMS, Rabu (14/8/2019). Dr. Siti Soekiswati berhasil meraih gelar doktor, setelah mempertahankan disertai berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Praktik Dokteroid Paramedis Berbasis Transendental."

"Berdasarkan penelitian, praktik dokteroid oleh paramedis dilakukan para bidan dan perawat. Bentuk kewenangan dokter yang dilakukan paramedis pelaku dokteroid, di antaranya dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis bedah, spesialis obgyn, serta spesialis kulit dan kelamin. Pengawasan BPOM yang lemah terhadap peredaran obat, membuat paramedis dengan mudah mendapatkan obat-obat yang seharusnya diresepkan dokter," kata Siti Soekiswati.

Dalam penelitiannya di tiga kecamatan wilayah Kabupaten Karanganyar, Dr. Siti Soekiswati mendapati, penyebab adanya paramedis yang berpraktik dokteroid atau dokteroid paramedis di antaranya akibat lemahnya sistem hukum dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hujung yang patologis. Dia menegaskan, praktik dokteroid paramedis merupakan pelayanan kesehatan substandar yang melanggar hukum dalam praktik kedokteran.

"Fenomena paramedis yang melakukan kewenangan dokter dalam pelayanan kesehatan, baik di Puskesmas maupun dalam praktik mandiri, bukan hal asing di Indonesia," tandasnya.

Konsep perlindungan hukum berbasis transendental yang ditawarkan Dr. Siti Soekiswati, disebutnya sebagai upaya untuk menginternalisasi dan mengobyektifkan sumber hukum wahyu. Dia memilih paradigma transendental, karena dalam pandangannya hukum alam yang berisi moralitas belum cukup untuk mengatasi kompleksitas permasalahan.

"Perlindungan hukum represif berbasis transendental, adalah bentuk nyata dari upaya penegakan hukum sesuai ajaran ilahiah," sambungnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA