Ini Penyebab Fintech Ilegal Telan Korban

Nasional

Jumat, 9 Agustus 2019 | 16:54 WIB

190809165111-ini-p.jpg

Tok Suwarto

KESADARAN masyarakat kita terhadap Financial Technology (Fintech) belum penuh sehingga membuat masyarakat terbengong-bengong dan mengikuti hiruk pikuk Fintech. Dampaknya muncul kasus praktik Fintech ilegal yang menelan korban masyarakat yang pemahamannya tentang Fintech belum utuh.

Masalah tersebut mengemuka dalam focus group discussion yang membahas "Sinergitas Fintech dalam Konsep Syariah" yang digelar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB-UNS) di UNS Inn, Jumat (9/8/2019).

Erwin Haryono, Direktur Eksekutif Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, menanggapi masalah tersebut, menyatakan, timbulnya korban di antara nasabah Fintech ilegal belakangan ini, merupakan contoh kasus akibat pemahaman kita terhadap bisnis Fintech yang kurang utuh. Padahal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah membentuk satuan tugas (Satgas) yang aktif mengawasi perusahaan jasa keuangan Fintech.

"Persoalannya adalah, pemahaman kita dalam memasuki dunia baru bisnis Fintech belum utuh. Masyarakat kita masih bertanya-tanya akan mendapat keuntungan apa dari hiruk pikuk bisnis Fintech," katanya.

Nafsiah, dosen FEB-UNS dalam forum diskusi yang diikuti para akademisi, bankir dan industri keuangan non bank, unit usaha syariah, komunitas pesantren dan lain-lain itu, mempertanyakan, bagaimana sistem perlindungan terhadap nasabah Fintech legal agar tidak menjadi korban Fintech ilegal. Dia berharap OJK bekerjasama dengan Kementerian Kominfo, misalnya dengan memblokir aplikasi Fintech yang terindikasi merugikan nasabah.

"Kasus nasabah Fintech di Solo, yang mengadu ke LBH karena akan diberhentikan dari perusahaan tempat kerja gara-gara masalah Fintech harus dicegah. Sebab, akibat kasus tersebut sempat muncul tuntutan agar OJK dibubarkan, karena memfasilitasi tumbuhnya Fintech sehingga ada Fintech ilegal," ujarnya.

Salah seorang pembicara, Iskandar Zulkarnain, anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI, mengungkapkan, dalam perkembangan bisnis berbasis teknologi sekarang ini para calon jemaah haji dan umroh dapat dengab mudah berhubungan dengan market place atau dengan Fintech untuk mendaftar. Keberangkatannya juga bisa dari negara lain. Tapi diingatkan, masalah prosedur administrasi tetap berada di Kementerian Agama.

"Sekarang ini bisnis dengan model kolonial akan terlibas bisnis milenial yang berbasis teknologi. Fintech akan menjadi model bisnis baru, termasuk dalam penyelenggaraan haji dan umroh. Tetapi berdasarkan UU No. 8 untuk penyelenggaraan haji ada peran KBIH.  Mekanismenya walau lewat market place, ketentuannya tetap tergantung kepada regulator, yaitu Kementerian Agama," jelasnya.

Focus Group Discussion tentang "Sinergitas Fintech dalam Konsep Syariah", bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat muslim terhadap eksistensi sistem keuangan syariah. Diskusi tersebut juga untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah yang bersinergi dengan sistem Fintech.

Para pembicara dalam Focus Group Discussion "Sinergitas Fintech dalam Konsep Syariah" yang digelar FEB UNS.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA