Pemkot Solo Pangkas Kuota CPNS Gara-gara APBD Terbatas

Nasional

Rabu, 7 Agustus 2019 | 20:04 WIB

190807200623-pemko.jpg

metroasahan

Ilustrasi.

TERBATASNYA anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Solo, menjadi alasan Pemkot Solo untuk menyusutkan kuota penerimaan pegawai yang akan dijaring melalui proses calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019. Permintaan penambahan pegawai sebanyak 1.700 orang yang diajukan Pemkot Solo ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), awal Agustus lalu, terpaksa direvisi menjadi 500 orang CPNS.

Penyusutan jumlah CPNS yang sangat besar yang diajukan Pemkot Solo tersebut, menurut Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Solo, Rachmat Sutomo, menjadikan kebutuhan pegawai di Pemkot Solo yang cukup banyak sulit terpenuhi. Namun dia menegaskan, pihaknya realistis dengan kondisi keuangan daerah  untuk membayar gaji pegawai yang relatif terbatas, sehingga ditempuh kebijakan revisi pengajuan CPNS sebagai solusi.

"Sebelumnya kita mengajukan CPNS pada 2019 ini sebanyak 1700, kemarin usulan kita revisi menjadi 500 orang. Jumlah pengajuan diturunkan, kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran,” ujarnya di Balai Kota Solo, Rabu (7/8/2019).

Pertimbangan lain dalam merevisi pengajuan CPNS terkait dengan kemampuan APBD tersebut, kata Rachmad Sutomo, pengurangan kuota CPNS terpaksa ditempuh karena Pemkot Solo harus menanggung dana pensiun dalam jumlah besar untuk pegawai yang pensiun setiap tahun.

Dia menjelaskan, jumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Solo yang pensiun setiap tahun rata-rata sekitar 500 orang. Berdasarkan angka tersebut yang dikaitkan dengan kemampuan anggaran daerah untuk membayar gaji pegawai, dia memperkirakan penambahan 500 pegawai tidak akan berpengaruh signifikan terhadap APBD.

“Jumlah yang kita ajukan 500 formasi itu, 30 persen CPNS dan 70 persen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Tapi berapa jumlah yang disetujui pemerintah pusat kita belum tahu,” jelasnya.

Rachmad Sutomo mengungkapkan, ketika Pemkot Solo mengajukan penambahan pegawai 1.700 orang,  sebenarnya belum dapat mencukupi kebutuhan yang sangat besar. Jika penambahan terpenuhi, dia memperkirakan Pemkot Solo masih memerlukan penambahan pegawai baru sekitar 3.000 orang, untuk mengisi formasi yang lowong lantaran banyak ASN pensiun.

Menyinggung nasib 112 orang PPPK yang belum mendapat kepastian pengangkatan dari pemerintah pusat, Kepala BKPPD itu mengaku masalah itu dialami  seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

"PPPK belum mendapatkan SK dari Badan Kepegawaian Nasional karena belum ada regulasi soal siapa yang membayar gaji. Pemkot Solo sebenarnya memasukkan di perencanaan APBD. PPPK yang 112 itu sekarang belum bekerja,  karena DPRD tidak berani mengeluarkan persetujuan sebelum ada surat perintah pembayaran," sambung Rachmat Sutomo.


Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA