SITI HARDIJANTI RUKMANA :

Sejarah Pak Harto dan Ibu Tien Harus Jernih dan Menjadi Sejarah yang Obyektif

Nasional

Sabtu, 20 Juli 2019 | 09:54 WIB

190720095742-sejar.jpg

Eddie Karsito

Kesalahan historiografi sering terjadi dalam mengajarkan suatu nilai.  Apakah hal itu menyangkut soal kepahlawanan, kejuangan, soal kejujuran, atau nilai-nilai luhur. Banyak fakta sejarah tidak terungkap. Atau sengaja disembunyikan karena kepentingan politik dan ekonomi kelompok tertentu.

“Pentingnya memberi landasan kuat kepada generasi muda. Kesadaran terhadap dinamika kesejarahan. Bangsa-bangsa yang pandai mengelola jejak langkah peninggalan peradabannya cenderung menjadi bangsa besar, serta unggul dibanding bangsa lain,” ujar Siti Hardijanti Rukmana kepada galamedianews.com, usai sambutan di acara serah terima  ‘Arsip dan Dokumentasi Jenderal Besar HM. Soeharto’   di gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Cilandak Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (18/07/2019) kemarin.  

Mewakili keluarga Jenderal Besar Soeharto, wanita yang akrab disapa mbak Tutut ini, menyerahkan serangkai dokumen kepada Negara. Dokumen tersebut terkait dengan aktivitas dan pencapaian HM. Soeharto selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

“Setiap bangsa harus menyadari jati dirinya. Mengenal dan tahu sejarah bangsanya. Dengan sadar sejarah sebuah bangsa dapat menentukan dengan pasti dan yakin, ke mana bangsa tersebut menentukan titik tujuan perjuangan ke depan,” lanjutnya.

Melalui Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), pada kesempatan tersebut sejumlah dokumen diserahkan kepada Negara. Dokumen tersebut meliputi; mesin microfilm Indus 4601-11, buku Kumpulan Pidato Ibu Toen Soeharto seri 5-27, mencakup tahun 1968-1998, serta Mikrofilm Pidato Presiden Soeharto tahun 1966-1998.

Dokumen lainnya berupa; buku ‘Pidato Presiden Soeharto’ (1966-1998), mikrofilm dan buku ‘Pidato Ibu Tien Soeharto.’ Termasuk penyerahan mikrofilm ‘Risalah Sidang Kabinet dan Deklarasi Integrasi Balibo’, yakni mendeskriptifkan tekad rakyat Timor Timur untuk bersatu dengan Indonesia. Dokumen yang diserahkan juga menyangkut sejumlah DVD dan album foto-foto jejak rekam HM. Soeharto.
   
Terkait berbagai pandangan atas berakhirnya kepemimpinan Soeharto saat kerusuhan Mei 1998, Tutut menolak jika disebut ayahnya mundur. “Bapak bukan mundur, tapi berhenti. Bapak selalu memakai istilah berhenti. Beliau menggunakan istilah itu setelah mencari di dalam UUD 1945. Bapak mengatakan, kalau saya sebut mengundurkan diri, berarti saya belum selesai tugas sudah mundur. Itu artinya saya tidak tanggung jawab,” ujar Tutut menirukan ucapan ayahnya, HM. Soeharto.

Tutut berharap, sejarah tentang ayah dan ibunya (Hj. Siti Hartinah Soeharto) harus jernih dan menjadi sejarah yang obyektif bagi seluruh Rakyat Indonesia. Seluruh arsip dan dokumentasi HM. Soeharto yang diserahkan ke Negara secara prinsip menurutnya, untuk memotivasi anak bangsa, selain menjadi dokumen sejarah. “Kami hanya ingin menyampaikan yang sebenarnya tentang bapak dan ibu saya. Kalau mau dicontoh monggo. Tapi kalau enggak mau dicontoh jangan dibikin yang tidak baik,” ungkap Menteri Sosial Republik Indonesia Kabinet Pembangunan VII ini.

Peradaban yang Lebih Manusiawi
Pada kesempatan tersebut, Tutut juga menyampaikan, sadar sejarah membuat sebuah bangsa tahu adab. Mampu meletakkan seseorang pada ‘maqam’ atau tempatnya yang tepat.

“Tidak ada bangsa dan negara yang lepas dari sejarahnya. Namun kemanusiaan harus menjadi prasyarat bagi kita untuk menciptakan peradaban yang lebih manusiawi. Menempatkan para pemimpinnya ke dalam historisitas kemanusiaan tertinggi sebagai khalifah. Selanjutnya dapat menerima kekurangannya sebagai hal manusiawi,” paparnya.

Membangun sumber daya manusia (SDM) dengan kebudayaan luhur, kata Tutut, harus menjadi landasan penting bagi kemajuan Indonesia. Kebudayaan harus terimplementasi dengan menerapkan kerangka nilai kebangsaan dan adab. “Kalau kesopanan kita jaga, batin suci, hati bersih, niat bagus, tidak hendak berkicuh dengan sesama, maka insya Allah akan baik buahnya bagi segenap masyarakat,” katanya.

Budaya Menjadi Acuan
Tutut berharap, di masa datang kebudayaan dapat dimaknai dengan watak yang progresif berupa resistensi kreatif yang menggerakkan perubahan. “Kebudayaan harus menjadi acuan berpikir, sebagai politik kebudayaan. Dimulai dari keteladan pemimpin. Menjadikan habit; batin suci, hati bersih, dan niat bagus, yang jika terakumulasi menjadi restorasi nilai kebangsaan. Dengan begitu insya Allah kemajuan dan kejayaan Indonesia benar-benar tercapai,” kata Tutut.

Tutut mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, agar dapat mengambil uswah;  unsur positif dari sejarah masa lalu. Merajut kembali identitas kebangsaan yang luhur dengan basis kebangsaan multikultur.

“Sejarah tidaklah bebas dari ruang dan waktu. Namun harus dipahami pentingnya membaca sejarah. Sejumlah dokumen papak (Jenderal Besar Soeharto), yang telah kami serahkan ke Negara setidaknya dapat menjadi bagian penting dari sejarah. Mudah-mudahan dokumen itu bisa menjadi salah satu acuan masyarakat dalam menghadapi realitas sosial budaya yang kompleks seperti saat ini,” ujarnya.

Editor: boedi azwar

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA