Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Karya Mahasiswa KKN UNS Dibukukan

Nasional

Sabtu, 15 Juni 2019 | 18:45 WIB

190615184833-progr.jpg

Tok Suwarto

Kepala LPPM UNS, Prof. Dr. Widodo Muktiyo, didampingi Ketua PPKDK LPPM UNS, Tuhana, SH, MH.

KARYA mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa selama kuliah kerja nyata (KKN) tematik integratif, telah dibukukan dan akan dipublikasikan kepada masyarakat luas. Materi buku tentang potensi desa yang selama pelaksanaan KKN digarap para mahasiswa dan berhasil memberdayakan masyarakat desa, perlu dipublikasikan agar dapat dikembangkan di daerah lain.

"Buku tentang obyek wisata suatu desa yang ditulis mahasiswa peserta KKN, lebih bagus dari buku dengan materi yang sama di toko buku. Karya mahasiswa seperti itu perlu dipublikasikan agar masyarakat tahu dan mengembangkan potensi daerah lain," ujar Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNS, Prof. Dr. Widodo Muktiyo, kepada wartawan, Sabtu (15/6/2019). Dia menjelaskan rencana pemberangkatan sebanyak 3.500 mahasiswa UNS peserta KKN, pada Juli 2019 mendatang.

Menurut Kepala LPPM-UNS itu, dalam waktu dekat pihaknya akan mengevaluasi pelaksanaan program KKN yang selama ini terkesan hanya sekadar menempatkan mahasiswa di desa. Dia menegaskan, KKN sebenarnya bukan sebatas program agar mahasiswa memraktikkan ilmunya di desa, tetapi di dalam KKN ada semangat transformasi nilai-nilai yang efeknya berupa pemberdayaan masyarakat.

"Sasaran pemberdayaan masyarakat yang menjadi tujuan itu sangat penting. Dalam membukukan karya mahasiswa KKN yang terkait dengan kepariwisataan itu, kami bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Sehingga pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata dapat dikembangkan di daerah lain," jelasnya.

Dalam program evaluasi menyeluruh tersebut, Kepala LPPM UNS juga mengevaluasi pusat-pusat studi yang tidak ada aktivitas. Prof. Widodo menyebutkan, di LPPM UNS terdapat 24 pusat studi yang hampir separuh dalam kategori kurang aktif.

"Hampir separuh dari 24 pusat studi yang tidak aktif itu terakreditasi C, D dan E. Padahal, lembaga itu seharusnya menjadi pusat keunggulan untuk merespon isu-isu kekinian, seperti masalah artificial inteligen dan yang terkait perkembangan teknologi informasi," jelasnya.

Prof. Widodo Muktiyo menegaskan, pihak akan mereview seluruh pusat studi dan secara tegas akan menutup pusat studi yang sudah tidak aktif. Masalah itu akan didiskusikan dengan pengelola pusat studi, apakah pusat studi yang terakreditasi C, D dan E perlu dimerger, diganti pengurusnya atau dilikuidasi.

Kepala LPPM UNS itu menambahkan, pusat studi yang sudah baik, di antaranya Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) dan Pusat Pengkajian Kebijakan Daerah dan Kelembagaan (PPKDK) akan didorong agar tata kelolanya semakin baik dalam mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan pusat studi yang kurang baik namun dibutuhkan untuk merespon isu kekinian, seperti respon terhadap isu sekolah dan pendidikan yang dilontarkan Presiden Jokowi harus berbenah diri.

"Minimum UNS akan menampung dan membahas isu kekinian di pusat studi. Hal itu sekaligus supaya para pakar UNS dapat dimanfaatkan untuk berkontribusi kepada masyarakat," pungkasnya.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR