Wali Kota Palu Ingin Percepat Pembangunan Hunian Tetap Pengungsi

Nasional

Selasa, 16 April 2019 | 16:28 WIB

190416163343-wali-.jpg

dok

Ilustrasi

WALI Kota Palu, Hidayat mengatakan pemerintah Kota Palu ingin mempercepat pembangunan hunian tetap untuk para korban gempa, likuifaksi dan tsunami di kota itu, sehingga tidak perlu lagi menunggu tahun 2020.

"Seharusnya hunian tetap untuk pengungsi itu dibangun tahun 2020, tapi saya ingin percepat. Saya tidak ingin warga saya berlama-lama di hunian sementara ataupun di tenda-tenda darurat," kata Hidayat di Palu, Selasa (16/4/2019).

Baca Juga: Masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascagempa NTB Diperpanjang

Dia mengatakan berbagai upaya telah dilakukan untuk bisa mendapat bantuan hunian tetap sehingga tidak perlu menunggu anggaran pemerintah pusat. Bantuan tersebut antara lain telah diperoleh dari Yayasan Budha Tzu-Chi sebanyak 3.000 unit dan 1.000 unit diantaranya diserahkan ke Kabupaten Sigi.

Pembangunan hunian tetap itu kata dia, sudah dilakukan di Kelurahan Tondo sebanyak 1.000 unit dan akan terus dilakukan pembangunannya pada tahap berikutnya.

Baca Juga: Senin Siang, Gempa Berkekuatan 4,5 Skala Richtrer Guncang Waingapu

Hidayat mengatakan kendala yang dihadapi pemerintah kota saat ini adalah ketersediaan lahan, dan tidak adanya anggaran untuk pembebasan lahan.

Selain itu, sebagian korban bencana tidak bersedia direlokasi ke kelurahan Tondo, sehingga pemerintah kota memutar otak untuk mendapat lahan yang pantas dan layak terutama bebas dari zona merah gempa.

"Kita mau bebaskan lahan, tapi kita tidak ada uang. APBD kita sudah kita alokasikan untuk pembangunan infrastruktur akibat gempa," katanya.

Baca Juga: Gempa Bumi Bermagtidu 4,9 SR Guncang Sulawesi Selatan

Selain itu APBD Kota Palu juga sudah mengalokasikan pembangunan infrastruktur di hunian tetap di Kelurahan Tondo serta menanggung jaminan hidup korban gempa, likuifaksi dan tsunami karena mereka kehilangan tempat tinggal dan pencaharian.

"Anggaran kita pakai bangun jalan yang rusak akibat gempa Rp16 miliar, infrastruktur hunian di Tondo sekitar Rp100 miliar, makan minum Rp50 miliar," katanya.

Baca Juga: Dinsos Kalteng Berikan Bantuan kepada Korban Gempa dan Tsunami

Saat ini kata dia, sedang dilakukan pendekatan sosial kepada para pemilik tanah di Kelurahan Petobo, salah satu pusat likuifaksi, agar tanah mereka sebagian diserahkan ke pemerintah untuk dijadikan kawasan hunian tetap pengungsi.

Wali kota mengatakan bantuan pemilik tanah itu akan dikompensasi dengan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut sehingga nilai tanah-tanah di sekitarnya akan naik dan semakin produktif.

Baca Juga: BMKG : Kota Sabang Dua Kali Diguncang Gempa Bumi

Dirinya berharap upaya tersebut berhasil sehingga pemerintah kota tidak lagi kesulitan mendapatkan lahan pembangunan hunian tetap. Kawasan hunian akan akan dijadikan kawasan kota baru yang dilengkapi berbagai sarana dan prasarana pendukung seperti jalan, listrik, air bersih dan sentral bisnis baru.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR