Pemerintah Diminta Tidak Meremehkan Jebakan Utang

Nasional

Rabu, 10 April 2019 | 15:12 WIB

190410151320-pemer.jpg

PEMERINTAH Indonesia melalui Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menawarkan 28 proyek di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) II Belt and Road Initiative yang digelar di Beijing April 2019. Tak tanggung-tanggung, nilai proyek yang ditawarkan bernilai 91,1 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 1.296 triliun.

Analis ekonomi politik, Kusfiardi menilai, penawaran proyek tersebut masih sangat jauh dari pengetahuan masyarakat. Terutama dampaknya terhadap kepentingan nasional seperti penguasaan sumber-sumber ekonomi, maupun penguasaan objek vital seperti pelabuhan dan bandara.

Mengutip data data Bank Indonesia, Kusfiardi merinci utang Indonesia ke Cina meroket hingga 74 persen pada 2015. Pada 2014, total utang RI ke Cina adalah 7,87 miliar dolar AS. Angkanya melesat menjadi 13,6 miliar dolar AS pada 2015. Pada 2016, utang ke Cina menjadi 15,1 miliar dolar AS dan 16 miliar dolar AS per Januari 2018.

"Pemerintah sepertinya abai dengan besarnya beban utang yang ada saat ini membuat keseimbangan primer APBN mengalami defisit. Pemerintah menggunakan utang baru untuk membayar utang lama yang jatuh tempo. Apakah pemerintah sengaja mewariskan beban bagi rezim berikutnya dengan masalah jebakan utang infrastruktur?" tutur Kusfiardi, Rabu (10/4/2019).

Sebagai perbandingan, CO Founder FINE Institute ini memaparkan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad yang meninjau ulang bahkan membatalkan sejumlah proyek untuk mengurangi beban utang. Pemerintahan Malaysia juga akan menegosiasikan ulang proyek Jalur Sutra Maritim Cina yang disebutnya tidak menguntungkan Malaysia.

Malaysia merupakan salah satu negara yang mendapatkan investasi terbesar dari proyek BRI. Negeri jiran menempati posisi strategis untuk untuk konektivitas perdagangan dari Asia hingga Afrika. Dana sebesar 34,2 miliar dolar AS diperuntukkan Cina membangun infrastruktur BRI di Malaysia.

"Dalam penilaian Mahathir, perjanjian pinjaman Cina tidak menguntungkan. Selain tidak mempekerjakan warga lokal, Cina juga tidak berbagi teknologi dengan Malaysia," sambung Kusfiardi dalam keterangan tertulisnya.

Tak hanya Malaysia, Kusfiardi menyebut Filipina tengah meninjau ulang semua kontrak pemerintah, termasuk pinjaman dari Cina. Fokus yang ingin ditekankan oleh otoritas Filipina ialah perjanjian konsesi dan kontrak pinjaman dengan ketentuan yang tidak menguntungkan Filipina yang mencakup 12 miliar dolar AS hingga 24 miliar dolar AS dengan beberapa proyek untuk menghapus ketentuan yang tidak menguntungkan bagi Filipina.

"Kekhawatiran terbesarnya adalah, Cina dapat merebut aset Filipina jika tidak dapat membayar kembali pinjaman tersebut," terangnya.

Dalam skala yang lebih luas, pemerintah Pakistan, Nepal dan Myanmar juga melakukan pembatalan kontrak proyek infrastruktur dengan Cina. Merujuk pada Standard & Poor’s, proyek-proyek infrastruktur di bawah kebijakan Belt and Road Beijing itu, adalah utang konsesi jangka panjang.

Konsesi utang itu akan memberikan hak kepada perusahaan Cina untuk mengoperasikan fasilitas itu selama 20-30 tahun. Bahkan Direktur IMF Christine Lagarde mengemukakan kekhawatiran akan masalah utang ini dan meminta agar ada transparansi yang lebih besar.

"Lagarde juga mengatakan, utang bukan sesuatu yang gratis. Utang ini adalah sesuatu yang harus dibayar oleh semua pihak. Bentuk yang harus dibayar itu bisa sangat memengaruhi kondisi perekonomian nasional sebagai bangsa yang berdaulat," pungkasnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR