Ridwan Kamil Sebut Potensi Pajak Jabar Tak Terserap Optimal

Nasional

Selasa, 12 Februari 2019 | 16:29 WIB

190212163247-ridwa.jpg

Anthika Asmara

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil

GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil mengeluhkan banyaknya potensi pajak yang hilang dari industri yang pabriknya berlokasi di Jawa Barat namun memiliki kantor pusat di Jakarta. Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah melakukan kajian agar Jawa Barat bisa mengoptimalkan potensi pajak tersebut masuk ke kas daerah.

"Kami sedang membedah agar potensi ekonominya sesuai dengan keadilan ekonominya. Masih ada perusahaan-perusahaan yang berbisnis dan sumber dayanya di Jabar, tapi kantornya di Jakarta sehingga bayar pajak korporasinya berada di Jakarta," ujarnya saat menjadi pembicara pada Corporate Communications, Social Responbility, and Sevurity Executive Forum Astra International di Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Baca Juga: Penunggak Pajak Bermotor Bayar di Jalan

Dia mengatakan, ‎pemerintah saat ini menawarkan lokasi-lokasi industri baru. Salah satunya daerah segitiga emas di Zona Patimban, Kertajati, dan Cirebon. Daerah-daerah tersebut kini sudah mulai dilengkapi dengan sarana dan prasarana insutri. "Sekarang sudah ada bandara cargo terbesar di Kertajati,"ujar Ridwan.

Tidak hanya infrastruktur, Ridwan mengatakan, pemerintah provinsi Jawa Barat juga berupaya untuk melakukan reformasi sumber daya manusia (SDM) sehingga bisa terserap industri.

Baca Juga: Pemkab Bandung Barat Libatkan Kejari untuk Tagih Tunggakan Pajak Hotel

"Misalnya saja saat ini pengangguran tertinggi ada di Bekasi. Padahal di sana merupakan daerah yang industrinya sangat banyak. Namun tenaga kerjanya tidak memenuhi kualifikasi,"ujar dia.

Selain infrastruktur dan SDM, ‎pihaknya juga tengah melakukan kajian agar semua bisnis yang ada di Jawa Barat idealnya membayar pajak di provinsi tersebut. Namun saat ini banyak perusahaan yang pajak korporasinya masuk ke DKI Jakarta karena memiliki kantor pusat di ibukota.

"Nah itulah yang menurut saya harus diluruskan sehingga berkeadilan ekonomi. Tahun ini sedang kita kaji. Bentuk peraturanny berupa Pergub,"ujar dia.

‎Sementara itu Guru Besar Universitas Padjadjaran, Ina Primiana, mengatakan sebagian besar industri memang memiliki kantor pusat yang terpisah. "Jarang ya kantor pusat yang berdekatan dengan pabriknya,"ujar dia.

Menurut Ina, hal itu biasanya disebabkan karena kurangnya fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan perusahaan di kantor tersebut. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus siap memenuhi fasilitas yang dibutuhkan apabila ingin menarik perusahaan-perusahaan agar memiliki kantor pusat di Jabar.

"Pasti mereka memiliki alasan kenapa di Jakarta, seperti misalnya kemudahan akses. Pemprov Jabar perlu menyediakan sarana dan prasarana yang mereka butuhkan. Bisa saja dengan membangun kawasan khusus perkantoran,"ujar dia.

Menurut Ina, Provinsi ‎Jawa Barat sebenarnya tetap memiliki keuntungan meskipun kantor pusatnya berada di luar Jabar. Misalnya saja melalui pajak pendapatan karyawan atau retribusi.

Selain itu, Ina menambahkan, kehadiran industri di Jawa Barat juga menimbulkan efek domino bagi pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut. Masyarakat Jawa Barat juga bisa menikmati kehadiran industri itu dengan penyerapan tenaga kerja dan kenaikan daya beli masyarakat. (Tia Dwitiani Komalasari/PR)

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR