Sumatra Barat Usulkan 244 Formasi Penerimaan PPPK

Nasional

Kamis, 7 Februari 2019 | 21:40 WIB

190207214338-sumat.jpg

dok/net

PEMERINTAH Provinsi Sumatera Barat mengusulkan 244 formasi untuk penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2019 dengan alokasi terbanyak untuk tenaga guru.

"Dari 244 PPPK yang diajukan itu sebanyak 239 untuk tenaga guru, dua orang tenaga kesehatan dan tiga orang penyuluh pertanian," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar Yulitar di Padang, Kamis.

Menurutnya alokasi untuk tenaga guru itu bisa diisi oleh tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi di provinsi tersebut atau honorer yang telah mencoba tes CPNS beberapa waktu lalu namun gagal.

Ia merinci, dari segi jumlah, kebutuhan pegawai di Sumbar saat ini mencapai 1.620 orang. Jumlah itu baru terpenuhi sebanyak 864 orang melalui tes CPNS. Lowongan PPPK diharapkan bisa "menambal" kekurangan pegawai yang masih dibutuhkan oleh Sumbar tersebut.

Sementara itu untuk pegawai kontrak di Sumbar, saat ini tercatat sebanyak 80 orang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Penerimaan PPPK untuk tingkat kota dan kabupaten menurut Yulitar langsung dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, tidak ada koordinasi dengan provinsi.

Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) langsung berhubungan langsung dengan kabupaten dan kota, tidak melalui provinsi.

"Jadi data untuk kabupaten dan kota itu kita tidak mengetahui," ujarnya.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengapresiasi penerimaan PPPK yang dilakukan oleh pemerintah karena bisa mengakomodasi tenaga honorer yang belum bisa diangkat jadi PNS.

Namun ia menyebut gaji untuk PPPK itu harus dibiayai oleh pemerintah pusat, bisa melalui skema DAU yang dimasukkan dalam APBD provinsi.

"Kalau diminta gaji PPPK itu dari daerah, Sumbar tidak sanggup karena APBD sudah sangat tipis," katanya.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR