Anggaran KPPA Menurun di Tahun 2019

Nasional

Selasa, 8 Januari 2019 | 00:00 WIB

190107225403-angga.jpg

KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) mendapat alokasi anggaran dana Rp493.636.794 pada 2019, lebih kecil dari anggaran kementerian pada tahun-tahun sebelumnya.

"Kementerian akan memaksimalkan anggaran yang ada untuk melaksanakan program utama dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Senin (7/1/2019).

Dengan anggaran dana yang lebih kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan selama 2019 akan menjalankan 17 agenda utama untuk meningkatkan kesetaraan gender serta perlindungan bagi perempuan dan anak.

Yohana berharap agenda utama upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2019 dapat berjalan maksimal dengan dukungan peningkatan kualitas pelayanan, manajemen kinerja dan reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Program utama kementerian yang dipaparkan Yohana dalam Sidang Kabinet Paripurna "Program dan Kegiatan 2019" di Istana Presiden antara lain meliputi program peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan kerja sama pelatihan tenaga kerja bersama Kerajaan Arab Saudi.

Selain itu ada program peningkatan keterwakilan politik perempuan dalam pengambilan keputusan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dan peningkatan kualitas penanganan kasus perdagangan orang.

Di bidang perlindungan anak, Kementerian menjalankan peningkatan perlindungan, penegakan dan pengawasan hukum bagi korban kekerasan serta hibah mobil perlindungan dan motor perlindungan kepada daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya ada peningkatan komitmen dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak perdesaan, peningkatan perlindungan khusus anak, pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, pemenuhan hak sipil anak, peningkatan partisipasi anak dan peningkatan sarana publik ramah anak.

Di bidang partisipasi lembaga masyarakat, Kementerian memiliki program Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) dan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA).

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR