180912195027-hadap.jpg

muhammad rizal yakub

Hadapi Kemarau, Jaringan Irigasi Harus Diperkuat

Nasional

Rabu, 12 September 2018 | 19:50 WIB

Wartawan: Endan Suhendra

JARINGAN irigasi di berbagai daerah perlu diperkuat dan diperhatikan perawatannya terutama dalam rangka mengatasi fenomena kemarau yang terjadi di sejumlah daerah.

"Peningkatan kualitas benih itu penting, tetapi yang lebih penting adalah jaringan pengairan," kata Anggota Komisi IV DPR RI, Ibnu Multazam, di Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Baca Juga: Volume Air Terus Menyusut, Waduk Jatigede bak Kota Mati

Menurut politisi PKB itu, adalah hal yang penting untuk menambah alokasi anggaran untuk perawatan irigasi.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Abubakar Wasahua menginginkan pemerintah dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur terkait dengan sumber daya air seperti saluran irigasi dan waduk yang dinilai sangat erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat.

"Program-program yang dicanangkan PUPR untuk tahun anggaran 2019, hendaknya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan waduk dan pengembangan irigasi," kata Abubakar Wasahua.

Baca Juga: Musim Kemarau, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Kembangan Budidaya Padi Gogo

Menurut dia, pembangunan infrastruktur sumber daya air selain manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh rakyat, juga dinilai sangat diperlukan karena jumlahnya masih sangat minim di berbagai daerah di Nusantara.

Politisi PPP itu juga mengingatkan bahwa saluran irigasi yang baik dan tepat guna juga sangat bermanfaat karena dapat berdampak menghidupkan ratusan ribu lahan persawahan di Indonesia.

Baca Juga: Sumur Mengering, Warga Cirebon Manfaatkan Air Sungai Kotor

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan dengan pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui skema sukuk negara.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat hingga 2019 Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan Surat Berharga Syariah Negara atau sukuk negara senilai Rp17,01 triliun untuk program pengelolaan sumber daya air.

Baca Juga: Musim Kemarau, Biaya Produksi Petani Naik Tiga Kali Lipat

"Nilai Sukuk Negara yang dialokasikan sejak 2017 hingga 2019 terus meningkat. Tahun 2017 hanya Rp2,73 triliun kemudian pada tahun 2018 mencapai Rp5,28 triliun. Sedangkan untuk tahun 2019, nilai yang dialokasikan meningkat secara signifikan menjadi sebesar Rp9,00 triliun," kata Plh Direktur Pembiayaan Syariah, DJPPR Loto Srinaita Ginting.

Pada 2018, alokasi sukuk negara terbesar adalah untuk program pengamanan pantai pulau terluar dan pengendalian banjir perkotaan senilai Rp2,43 triliun. Disusul program air baku pariwisata, pemanfaatan bendungan untuk air baku dan mendukung sistem penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp1,99 triliun.

Baca Juga: 4.053 Desa Dilanda Kekeringan

Sementara Sukuk Negara senilai Rp0,85 triliun dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan antara lain rehabilitasi irigasi di lumbung padi nasional, pembangunan bendungan dan embung di daerah kepulauan.

Sumber: ANTARA

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR