180711194852-kebij.jpg

Tok Suwarto

Dekan FT-UNS Dr. Sholichin As'ad, didampingi Yusep Muslih, PhD dan Kaprodi Teknik Sipil UNS, Dr. Wibowo, menjelaskan masalah rehabilitasi dan perawatan konstruksi.

Kebijakan Pemerintah Kurang Perhatikan Aspek Perawatan Konstruksi Bangunan

Nasional

Rabu, 11 Juli 2018 | 19:48 WIB

Wartawan: Tok Suwarto

PEMBANGUNAN proyek-proyek berupa gedung, infrastruktur jalan, jembatan, pengairan dan lain-lain yang dilakukan pemerintah selama ini, kurang memperhatikan masalah rehabilitasi dan perawatan agar usia pakainya dalam jangka panjang. Pemerintah telah memiliki regulasi yang mengatur rehabilitas dan perawatan proyek-proyek, namun aturan tersebut seringkali tidak sinkron dengan teknis rehabilitasi dan perawatan di lapangan.

Dekan Fakultas Teknik (FT) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Dr. Sholichin As'ad, mengungkapkan, pengamatan itu di sela forum "Konferensi Internasional tentang Rehabilitasi dan Perawatan Bangunan Teknik Sipil" ke-4, Rabu (11/7/2018). Dalam konferensi internasional ke-4 yang digelar setiap tiga tahun sekali sejak 2009  tersebut, menghadirkan 12 pakar teknik konstruksi dunia dari Jepang, Jerman, Taiwan, Australia, Belanda, Inggris, Malaysia, Thailand, Singapura, UEA dan Kuwait sebagai pembicara.

"Indonesia dengan potensi bencana yang sangat besar menjadikan aspek rehabilitasi dan perawatan konstruksi penting. Semakin baik teknik perawatan konstruksi, akan semakin lama masa pakainya. Masalahnya, masalah perawatan kurang diperhatikan dan kebijakan pemeliharaan konstruksi yang diterapkan pemerintah belum sinkron dengan aturan secara teknis," kata Sholichin.

Sejak Program Studi Teknik Sipil FT-UNS menggelar konferensi internasional 2009 lalu, telah banyak merekomendasikan hasilnya untuk bahan kajian pola kebijakan pemerintah dalam aspek rehabilitasi dan perawatan konstruksi. Dia memandang, pola-pola kebijakan pemerintah yang menyangkut teknik sipil dan konstruksi perlu dipertegas berdasarkan kajian-kajian, seperti contohnya dalam pembanguan infrastruktur jalan dan jembatan,  siapa yang harus merehabilitasi dan yang memelihara.

"Adanya jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten, menjadikan kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota tidak sinkron. Akibatnya, kerusakan infrastruktur jalan semakin parah karena kebijakan pemerintah tersebut," jelasnya.  

Menyinggung kehadiran para pakar konstruksi dan teknik sipil luar negeri sebagai pembicara dalam konferensi tersebut, Dekan FT-UNS menegaskan, hal itu bukan berarti mereka lebih hebat dari pakar Indonesia. Prasaran para pakar luar negeri itu digunakan untuk bertukar pikiran dan tukar pengalaman, sekaligus membuka peluang riset di lapangan yang akan menjadi bahan kajian bagi para dosen.

Dosen FT-UNS sebagai Ketua Panitia Konferensi, Yusep Muslih, PhD, menjelaskan, tema konferensi tentang rehabilitasi dan pemeliharaan karena dua aspek dalam bidang teknik sipil dan konstruksi jarang digeluti para ahli. Padahal, kedua hal itu penting karena dalam konstruksi jika terjadi kesalahan pasang baut atau waktu pemasangannya saja salah, bisa berakibat fatal dan menjadi penyebab kecelakaan seperti kasus kecelakaan konstruksi belum lama ini.

"Para pakar yakin, terjadinya kecelakaan dalam konstruksi teknik sipil, bisa dipastikan berasal dari kesalahan prosedur. Itu sebabnya diperlukan forum pertemuan para ahli teknik dari kalangan akademisi, peneliti, perancang, konsultan dan lain-lain, untuk bertukar pikiran dan berbagi informasi tentang temuan-temuan hasil riset dan kajian," tuturnya.

Editor: Dadang Setiawan



Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR