180709194547-kpud-.jpg

dokumen galamedianews.com

KPUD Solo Wanti-wanti Kader Parpol Terjerat Hukum Jangan Daftar Bacaleg

Nasional

Senin, 9 Juli 2018 | 19:45 WIB

Wartawan: Tok Suwarto

KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Solo wanti-wanti kepada 16 pengurus partai politik (Parpol) peserta pemilihan umum (Pemilu) 2019 agar tidak mendaftarkan kadernya yang terlibat tindak pidana korupsi, kejahatan seksual anak dan narkoba sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg).

Larangan KPUD Kota Solo berdasarkan Peraturan KPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut, disosialisasikan kepada seluruh jajaran Parpol peserta Pemilu 2019 di Kota Solo yang lolos verifikasi beberapa waktu lalu.

Ketua KPUD Kota Solo, Agus Sulistyo, menjelaskan kepada wartawan, Senin (9/7/2018), sosialisasi larangan pencalonan anggota legislatif yang telah disosialisasikan ke 16 Parpol peserta Pemilu 2019 di Solo dapat ditaati.

"Kalau nanti dalam verifikasi Bacaleg didapati ada calon yang terlibat (korupsi, kejahatan seksual anak dan narkoba), yang bersangkutan harus bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. (Parpol yang mendaftarkan) Bisa didiskualifikasi," katanya.

KPUD Kota Solo, menurut Agus Sulistyo, selain menggelar sosialisasi Peraturan KPU No 20 Tahun 2018 juga membuka ruang dialog dengan semua Parpol untuk menjelaskan secara lengkap tentang aturan yang melarang Parpol mencalonkan kadernya yang terjerat kasus hukum. Sejak dibukanya secara resmi pendaftaran Bacaleg Pemilu 2019 sampai hari kelima, Senin ini belum ada Parpol yang mendaftarkan anggota maupun kader partainya.

"Pendaftaran secara resmi telah dimulai dari 4 Juli 2018 dan akan ditutup 17 Juli 2018 mendatang. Sampai hari kelima belum ada yang mendaftar. Perkiraan kita, mereka akan mendaftarkan pada hari-hari terakhir antara tanggal 15 sampai 17 Juli," jelasnya.

Menyinggung mekanisme pendaftaran Bacaleg ke KPU, Ketua KPUD Kota Solo itu mengungkapkan, sebelum Parpol mendaftarkan kadernya sebagai Bacaleg Pemilu 2019, Parpol yang melakukan rekrutmen Bacaleg harus menyusun daftar nama-nama calon legislatif yang akan didaftarkan. Daftar nama Bacaleg kemudian diunggah ke sistem informasi pencalonan (Silon) dan setelah itu baru didaftarkan ke KPU dengan melampirkan pakta integritas.

Agus Sulistyo menambahkan, berkas administrasi pendaftaran berupa hardcopy akan diteliti dan dicocokkan dengan data yang diunggah di Silon.


Editor: H. Dicky Aditya

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR