Pemkot Solo akan Verifikasi Ulang Warga Penganut Penghayat Kepercayaan

net

Ilustrasi.

Pemkot Solo akan Verifikasi Ulang Warga Penganut Penghayat Kepercayaan

Nasional

Selasa, 14 November 2017 | 22:02 WIB

Wartawan: Tok Suwarto

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Solo akan melakukan verifikasi ulang terhadap warga penganut penghayat kepercayaan, untuk kepentingan pengisian kolom agama pada kartu tanda penduduk (KTP). Verifikasi itu dilakukan, menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan para penganut penghayat kepercayaan agar dalam kolom agama di KTP dicantumkan berdasarkan kepercayaannya.

Kepala Bidang (Kabid) Kesenian, Sejarah dan Sastra, Dinas Kebudayaan Pemkot Solo, Maretha Dinar, menjelaskan kepada wartawan, Selasa (14/11/2017), dikabulkannya uji materi terhadap undang-undang (UU) nomor 23/2006 dan UU nomor 24/2013, tentang administrasi kependudukan, akan ditindaklanjuti Pemkot Solo dengan pendataan ulang para warga yang termasuk penganut penghayat kepercayaan.

Mengutip data terakhir Dinas Kebudayaan, Maretha menyebutkan, saat ini di Kota Solo tercatat sebanyak 11.680 penduduk penganut penghayat kepercayaan. Mereka  merupakan anggota 20 kelompok aliran kepercayaan, di antaranya Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu), Paguyuban Sapta Dharma, Paguyuban Pangudi Kawruh Kasukman Panunggalan, Wiranata Widyananta Karya dan lain-lain.

“Jumlah itu berdasarkan data tahun 2015. Perkembangan data terakhir tahun 2017 belum kami monitor, sehingga perlu diverifikasi lagi,” katanya.

Verifikasi dan validasi data tersebut perlu dilakukan, untuk memastikan keberadaan warga Kota Solo penganut kepercayaan di setiap kelompok. Menurut Maretha, aktivitas anggota kelompok maupun kelompok sendiri dinilai sangat dinamis. Jumlah anggota setiap tahun bisa berkurang dan bisa juga bertambah.

Mengutip data Kesbangpolinmas Prov Jawa Tengah, di wilayah Jawa Tengah terdapat 24 kelompok aliran kepercayaan yang tersebar di berbagai daerah. Setiap kelompok aliran di setiap daerah kota maupun kabupate memiliki jumlah anggota yang bervariasi.

Kepala Dinas Kebudayaan, Kinkin Sultanul Hakim menambahkan, pihaknya masih menunggu instruksi pemerintah pusat terkait putusan MK tersebut. Kebijakan pemerintah pusat akan disosialisasikan ke berbagai kalangan, terutama di kalangan warga penganut penghayat kepercayaan di Kota Solo.




Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:



BERITA LAINNYA

KOMENTAR