Selain Perdata, Prof Atip Bakal Gugat Proses Pilrek Unpad ke PTUN

Meja Hijau

Kamis, 8 Agustus 2019 | 13:22 WIB

190808132333-selai.jpg

Lucky M. Lukman

HINGGA saat ini, kisruh pemilihan rektor Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung masih belum berujung. Guru besar Universitas Padjajaran (Unpad), Profesor Atip Latipulhayat yang menggugat secara perdata di Pengadilan Negeri (PN), juga melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Terkait gugatan di PN Bandung, saat ini mulai masuk babak baru. Setelah proses mediasi gagal, gugatan yang dilayangkan Atip kepada Majelis Wali Amanat (MWA) dan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) masuk sidang pokok perkara.

Hari ini, Kamis (8/8/2019), sidang perdana beragendakan pembacaan gugatan. Namun dalam persidangan, gugatan dianggap dibacakan dan tim penggugat hanya menyerahkan berkas gugatan kepada majelis hakim.

"Jadi isinya sama seperti gugatan sebelumnya, tidak ada yang berubah. Secara garis besar kami keberatan dengan proses kemarin tiba-tiba dihentikan," ujar kuasa hukum Atip, Richi Aprian, di PN Bandung, Jalan L.L.R.E Martadinata, Kota Bandung.

Menurut Richi, pihaknya merasa hak itu tetap melekat pada Atip sebagai calon rektor Unpad. Kliennya, lanjut Richi, pada prinsipnya bukan mempersoalkan masalah perebutan kekuasaan tapi bagaimana proses pemilihan rektor Unpad on the track sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Diungkapkan Richi, dalam proses pemilihan rektor tersebut, terjadi pemberhentian atas dasar surat dari Menristekdikti. Hal tersebut dianggap janggal karena Menristekdikti hanya memiliki kewenangan 35 persen dari seluruh kewenangan yang dimiliki MWA.

"Menteri memang mempunyai kewenangan, punya hak suara, tapi terbatas hanya 35 persen dari total 100 persen. Jadi bukannya menteri punya hak veto. Semua proses itu harusnya berjalan sesuai statuta Unpad yang dipegang dan dikuasakan MWA kewenangannya itu," papar Richi.

Selain ke PN Bandung, Atip juga menempuh upaya hukum lainnya. Ia mengajukan gugatan ke PTUN Bandung terkait surat pembatalan status calon rektor yang dikeluarkan pihak MWA Unpad.

"Kami sudah disurati, dinyatakan proses ini dibatalkan dengan status calon ini juga dibatalkan melalui surat dari MWA. Kami akan tetap menempuh upaya hukum terkait surat-surat itu," tegas Richi.

Dijelaskan Richi,  surat tersebut diterima pihak Atip pada 5 Agustus 2019. Dalam surat itu, Atip dinyatakan batal sebagai calon rektor dalam proses pemilihan rektor sebelumnya yang dihentikan pihak MWA. Berdasarkan surat itu, pembatalan dilakukan usai sidang MWA.

"Dalam surat itu menyatakan tiga calon dibatalkan pencalonannya. Kami akan melakukan upaya hukum terhadap surat itu baik di PTUN maupun upaya hukum lainnya," tegasnya.

"Nanti kami akan lihat dan pelajari karena surat ini baru kami terima kemarin. Akan kami pelajari dan akan ditempuh upaya hukum," tambahnya.

Sementara itu pihak tergugat MWA dan Menristekdikti melalui kuasa hukumnya, Polaris Siregar menyatakan, pihaknya siap menghadapi hingga ada putusan dari pengadilan.


Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA