Kepsek Pasrah DAK Dipotong karena Takut Dimutasi

Meja Hijau

Senin, 10 Juni 2019 | 16:18 WIB

190610161852-kepse.jpg

Lucky M. Lukman

SEBANYAK sepuluh kepala sekolah SMP di Kabupaten Cianjur bersaksi di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L. L. R. E Martadinata, Senin (10/6/2019) dalam kasus suap pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik SMP. Kasus ini melibatkan Kadisdik Cianjur Cecep Sobandi, Kabid SMP Rosidin, Bupati Cianjur Irvan Rivano Mochtar dan dari unsur swasta, Tubagus Cepy Septhiady.
Dalam keterangannya, para saksi mengungkap bagaimana awalnya mereka menerima DAK. Mereka pun menyampaikan alasan mengapa mau "merelakan" dana yang seharusnya utuh diterima malah dipotong hingga sebesar total 17,5 persen.
Salah seorang saksi yang dihadirkan, Nita Helida yang merupakan Kepala SMPN 2 Mande menyatakan, dirinya bahkan harus meminjam uang untuk menutupi biaya down payment (DP) sebesar 2 persen sebelum DAK cair. 
Saya pinjam ke suami, lalu disetorkan ke bendahara sub rayon," kata Nita dihadapan Majelis Hakim yang dipimpin Dariyanto. 
Ketua Majelis Hakim kemudian menanyakan untuk keperluan apa dan dikemanakan uang DP yang disetorkan saksi Nita Helida. Ia pun mengaku tidak mengetahuinya dan hanya menjalankan instruksi yang disampaikan Ketua Subrayon. 
Nita beralasan rela DAK tersebut dipotong karena ada kekhawatiran. Ia pun menduga kepala sekolah lainnya memiliki perasaan yang sama. Beberapa di antaranya yaitu mereka takut kebutuhan sarana dan prasarana tidak dipenuhi, takut dimutasi, dan menjalankan perintah sesuai instruksi Disdik Cianjur. 
"Sebagai kepala sekolah saya harus memastikan sarana dan prasarana bagus. Apalagi saat itu ruang kelas dan guru ambruk. Saya khawatir kedepannya sulit dapat bantuan, jika ada (bangunan) yang rusak lagi," tutur Nita. 
Hal senada disampaikan, kepala SMP 1 Cilaku, Suhendar. Ia mengaku jika tidak setuju dengan pemotongan sebesar 2 persen sebagai DP dan 15,5 persen setelah dana cair tidak akan diberikan bantuan lagi, dan bakal dimutasi karena dianggap tidak loyal kepada atasan (Disdik). 
"Kalau untuk pembayaran DP saya pinjam ke kakak ipar Rp 50 juta. Sampai sekarang belum lunas, ini jadi utang pribadi," ujarnya.
Selain Nita dan Suhendar, kepala sekolah lainnya yang dihadirkan sebagai saksi mengaku tidak bisa berbuat banyak saat dilakukan pemotongan DAK. Selain alasan kebutuhan ruang kelas dan sarana penunjang, mereka pun takut dimutasikan karena tidak loyal ke atasan.
Seperti diketahui, KPK menangkap tangan Cecep Sobandi selaku Kadisdik Cianjur usai menerima uang dari Kabid SMP, Rosidin. Uang itu bersumber dari potongan terhadap DAK. Dari pengembangan KPK, diketahui uang potongan itu melibatkan dan diduga mengalir ke Bupati Cianjur Irvan Rivano Mochtar dan Tubagus Cepy Septhiady.
Ke‎ empat terdakwa terancam pidana paling rendah 4 tahun setelah Penuntut Umum (PU) KPK menerapkan Pasal 12 e Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, Pasal 12 f Undang-Undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana‎ dan Pasal 11Undang-Undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana‎.

Editor: Kiki Kurnia

  • BERITA TERKAIT

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR