Terima Suap Meikarta, Eks Pejabat Pemkab Bekasi Divonis 4,5 Tahun Penjara

Meja Hijau

Rabu, 29 Mei 2019 | 17:45 WIB

190529174710-terim.jpg

Lucky M. Lukman

SELAIN Bupati Bekasi nonaktif, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung juga menjatuhkan vonis bagi empat terdakwa lain dalam perkara suap pengurusan izin proyek Meikarta. Ke empat eks pejabat di Pemkab Bekasi itu dihukum sama, 4 tahun dan 6 bulan penjara. 
Para terdakwa tersebut yaitu Jamaludin (eks Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi), Dewi Tisnawati (eks Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PMPTSP Pemkab Bekasi), Sahat Maju Banjarnahor (eks Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi) dan Neneng Rahmi Nurlaili (eks Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi).
Mereka dinyatakan melanggar pasal 12 hurup b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Hal itu terungkap dalam sidang agenda pembacaan putusan, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata, Rabu (29/5/2019).
"Mengadili, menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 12 hurup b dan menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun dan enam bulan, denda Rp 250 juta subsidair empat bulan kurungan," tutur Ketua Majelis Hakim, Tardi, membacakan amar putusannya.
Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman bagi terdakwa Dewi dan Sahat. Dewi diharuskan membayar uang pengganti Rp 80 juta subsidair 7 bulan kurungan. Sementara Sahat harus membayar uang pengganti Rp 50 juta subsidair 4 bulan kurungan. 
Sebelum membacakan putusannya, Hakim Tardi juga menyebutkan hal yang memberatkan dan meringankan sebagai bahan pertimbangan. Yang meberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah, sebagai pimpinan tidak memberikan contoh baik.
Sementara yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan dan terus terang di persidangan, menyesal, serta belum pernah dihukum. Selai. Itu para terdakwa sudah mengembalikan semua uang kerugian negara, sudah lama mengabdi ke negara dan tulang punggung keluarga. 
Hukuman yang diberikan Majelis Hakim itu lebih ringan satu tahun dari tuntutan penuntut umum (PU)  KPK. Atas putusan tersebut semua terdakwa pikir-pikir, begitu juga PU KPK.
Seperti diketahui  Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin, bersama-sama mantan Kadis PUPR Jamaludin, mantan Kepala DPMPTSP Dewi Tisnawati, mantan Kadiskar Bekasi Sahat Maju Banjarnahor, dan mantan Kabid Tata Ruang PUPR Neneng Rahmi Nurlaili didakwa menerima suap proses izin Meikarta. 
Para terdakwa melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji, yaitu para terdakwa telah menerima uang seluruhnya sejumlah Rp 16,182 miliar dan SGD 270 ribu atau dengan total Rp 18 miliar. Uang suap diberikan agar para terdakwa mempermudah pengurusan izin mendirikan bangunan atau IMB kepada PT Mahkota Sentosa Utama yang mengurus perizinan pembangunan proyek Meikarta.
Menurut Majelis Hakim, para terdakwa menerima suap untuk kepentingan berbeda. Akan tetapi pada umumnya terkait perizinan proyek Meikarta. Besaran uang yang diterima terdakwa berbeda-beda.
"(Pemberian suap) agar terdakwa Neneng Hasanah Yasin menandatangani IPPT atau izin peruntukan penggunaan tanah pembangunan Meikarta sebagai salah satu syarat untuk penerbitan IMB tanpa melalui prosedur yang berlaku," paparnya.
Dalam penjelasannya, Majelis Hakim mengungkap pemberian uang untuk Neneng yaitu sebesar Rp 10.830.000.000 dan 90 ribu dolar Singapura, Jamaludin sebesar Rp 1,2 miliar, Dewi Tisnawati sebesar Rp 1 miliar dan 90 ribu dolar Singapura, Sahat Maju Banjarnahor sebesar Rp 952.020.000 dan Neneng Rahmi Nurlaili menerima uang sebesar Rp 700 juta.
Selain kelima terdakwa, disebut juga adanya aliran uang ke sejumlah orang lain yang belum berstatus tersangka. Salah satunya kepada Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang atau BMPR Provinsi Jabar Yani Firman sebesar 90 ribu dolar Singapura.
Uang juga diserahkan ke Daryanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bekasi) sebesar Rp 500 juta, Tina Karini Suciati Santoso (Kepala Bidang Bangunan Umum Dinas PUPR Pemkab Bekasi) menerima Rp 700 juta, serta E Yusup Taupik (Kepala Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda Pemkab Bekasi) sebesar Rp 500 juta.
Menurut Majelis Hakim, pemberian uang kepada Neneng yang dilakukan secara bertahap. Uang diserahkan untuk mengurus perizinan Meikarta yang diawali dengan IPPT atau izin peruntukan penggunaan tanah.
Pada prosesnya, PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU) kemudian menugaskan sejumlah orang yang belakangan menjadi terdakwa pemberi suap, yaitu Billy Sindoro, Fitradjadja Purnama, Hendry Jasmen dan Taryudi. Mereka saat ini sudah menjalani hukuman penjara. Ada dua nama lain yang diduga ikut terlibat namun hingga kini belum berstatus sebagai tersangka. Mereka yaitu Bartholomeus Toto, Satriadi dan Edi Dwi Soesianto.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR