Terbukti Terima Suap, Bupati Bekasi Nonaktif Divonis 6 Tahun Penjara

Meja Hijau

Rabu, 29 Mei 2019 | 16:51 WIB

190529165325-terbu.jpg

Lucky M. Lukman

BUPATI Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin dijatuhi hukuman selama 6 tahun penjara dengan denda sebesar Rp 250 juta subsidair 4 bulan kurungan. Neneng dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima suap terkait pengurusan izin Meikarta sebesar Rp 10.830.000.000 dan 90 ribu dolar Singapura.

Neneng juga diberi hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 68 juta, yang jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan maka diganti pidana penjara enam bulan.

Neneng dinyatakan melanggar pasal 12 hurup b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Hal itu terungkap dalam sidang agenda pembacaan putusan, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata, Rabu (29/5/2019).

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 12 hurup b dan menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun denda Rp 250 juta subsidair empat bulan kurungan," tutur Ketua Majelis Hakim, Tardi, membacakan amar putusannya.

Sebelum membacakan amar putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu menyampaikan hal-hal yang menjadi pertimbangan. Hal memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sementara hal meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatan, berterus terang dan mengembalikan kerugian negara.

Putusan yang ditetapkan Majelis Hakim itu lebih rendah dibandingkan tuntutan Penuntut Umum (PU) KPK. Sebelumnya, mantan politisi Partai Golkar itu dituntut hukuman selama 7 tahun dan 6 bulan penjara dengan denda Rp 250 juta subsidair 4 bulan kurungan.

Neneng juga dituntut hukuman tambahan berupa uang pengganti Rp 318 juta, yang jika tidak dibayar dalama waktu 1 bulan maka diganti pidana penjara 1 tahun. Selain itu, ia pun dituntut agar hak politiknya dicabut selama 5 tahun.

Dalam paparannya, Majelis Hakim menyebut Neneng bersama empat anak buahnya telah menerima suap sejumlah total lebih dari Rp 18 miliar. Uang suap terdiri atas Rp 16.182.020.000 dan 270 ribu dolar Singapura (sekitar Rp 2,7 miliar).

Uang suap diberikan agar terdakwa mempermudah pengurusan izin mendirikan bangunan atau IMB kepada PT Mahkota Sentosa Utama yang mengurus perizinan pembangunan proyek Meikarta.

"(Pemberian suap) agar terdakwa Neneng Hasanah Yasin menandatangani IPPT atau izin peruntukan penggunaan tanah pembangunan Meikarta sebagai salah satu syarat untuk penerbitan IMB tanpa melalui prosedur yang berlaku," kata hakim.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR