Sunjaya Ungkap Adanya Aliran Dana ke Ketua DPRD Cirebon

Meja Hijau

Rabu, 8 Mei 2019 | 17:36 WIB

190508173809-sunja.jpg

Lucky M. Lukman

BUPATI Cirebon nonaktif, Sunjaya Purwadisastra mengungkap adanya aliran dana kepada Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Dana sebesar Rp 1,5 miliar itu diberikan di tahun 2017 untuk keperluan pembahasan Rancangan Peraturan daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Cirebon.

"Cirebon ini pelik, tidak ada APBD. DPRD Cirebon pernah meminta untuk pembahasan Raperda RTRW Rp 2 miliar. Tapi realisasi Rp 1,5 miliar, tahun 2017," ujar Sunjaya usai persidangan dengan agenda penyampaian nota pembelaan atau pledoi, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L. L. R. E Martadinata, Kota, Bandung, Rabu (8/5/2019).

Seperti diketahui, pada sidang beberapa pekan lalu, Sunjaya dituntut pidana penjara selama 7 tahun. Ia dinilai terbukti menerima suap senilai Rp 100 juta dari Sekretaris Dinas PUPR, Gatot Rachmanto, terkait promosi jabatan.

Sunjaya menambahkan, selain kepada Ketua DPRD, selama menjadi bupati ia juga kerap memberikan uang kepada DPRD saat pembahasan APBD atau APBD Perubahan.

"Jadi kalau yang raperda itu hanya satu kali. Yang tiap tahun itu untuk (pembahasan) APBD dan APBD Perubahan. Istilahnya uang ketok palu, rata-rata Rp 1 miliar. Tapi itu yang memberikanya Ketua TAPD, pa Sekda," ungkap Sunjaya.

Dalam persidangan, Sunjaya tidak hanya mengungkap aliran dana kepada Ketua DPRD dan anggota DPRD saja. Ia juga membawa beberapa lembar kertas berisi daftar penerimaan dan pengeluaran uang yang ditulis tangan.

Dikertas penerimaan, disebutkan sejumlah uang yang masuk melalui ajudan dan sekpri. Uang yang disetorkan kepada Sunjaya lewat ajudan dan sekprinya itu di antaranya berasal dari promosi jabatan, dari Hyundai, Dinas Perizinan, serta setoran para camat se-Kabupaten Cirebon.

Sementara pada kertas pengeluaran, tertulis beberapa penjelasan termasuk pengeluaran yang cukup besar, yang jumlahnya mencapai Rp 14.715.000.000. Sunjaya merinci poin-poin pengeluaran sehingga angkanya menjadi sebesar itu.

Di urutan pertama, Sunjaya menulis pengeluaran kunjungan presiden RI pada bulan Februari 2015, November 2016 dan Mei 2017. Masing-masing kunjungan diperlukan dukungan dana untuk pengamanan sebesar Rp 600 juta atau Rp 1,8 miliar untuk tiga kali kegiatan.

Sunjaya juga menjelaskan soal aliran dana ke Ketua DPRD Cirebon, kemudian pengeluaran uang untuk keperluan demo pembebasan lahan 200 hektare terkait PLTU-2. Demo dilakukan 6 kali dengan sekali demo memerlukan dana sebesar Rp 300 juta. Artinya, enam kali demo menghabiskan anggaran Rp 1,8 miliar.

Sunjaya menjelaskan soal pengeluaran uang untuk keperluan menghadiri undangan hajatan. Untuk amplop hajatan diberikan Rp 750 ribu. Sedangkan untuk sawer tradisi Cirebon Rp 2 juta. Dengan kata lain, total sekali menghadiri hajatan harus dikeluarkan Rp 2.750.000. Dan dalam sebulan bisa menghadiri 20 kali undangan, atau total sebulan mengeluarkan Rp 55 juta dan setahun Rp 660 juta. Dalam empat tahun, uang yang sudah dikeluarkan untuk undangan hajatan sebesar Rp 2.640.000.000.

Sunjaya juga mengungkap pemberian uang kepada unsur Muspida sebesar Rp 475 juta, kepada LSM Rp 75 juta dan kepada kyai, ulama, MUI sebesar Rp 115 juta. Selama 5 tahun, uang yang dikeluarkan mencapai Rp 3.075.000.000. Selain itu juga diungkap pengeluaran untuk pengajian di pendopo yang disebut Sunjaya selama 4 tahun sudah menghabiskan dana sebesar Rp 2,4 miliar.

Pada nota pembelaannya, Sunjaya menyebut pengeluaran itu terpaksa dilakukan agar kondusifitas Kabupaten Cirebon tetap terjaga. "Saat awal menjabat, saya tegas menolak pemberian uang tidak resmi. Tapi kenyataannya, bupati memerlukan banyak uang untuk mengamankan pemerintahan daerah dari rongrongan LSM, para pendemo dan koordinasi dengan teman-teman Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang semuanya tidak dibiayai APBD," tutur Sunjaya.

Sunjaya mengklaim jika dirinya berkata jujur. Apa uang ia sampaikan merupakan fakta yang tak bisa terbantahkan. "Yang mulia, saya berkata jujur, penghasilan seorang bupati tidak sebanding dengan tanggung jawab yang harus diembannnya. Sehingga mau tidak mau dengan terpaksa, mau menerima ucapan terima kasih meskipun itu tidak dibenarkan," terangnya.

Menurut pandangan Sunjaya, idealnya kebutuhan operasional harian kepala daerah di‎anggarkan di APBD. Seperti uang kordinasi untuk Forkopimda, permintaan sumbangan dari LSM dan ormas, undangan hajatan, menangani konflik antar kampung hingga permintaan dari oknum wartawan.

"Tapi kenyataannya bupati dianggap masyarakat punya uang banyak sehingga segala urusan pemasyarakatan dari urusan A sampai Z dibebankan pada bupati. Semuanya membutuhkan dana sedangkan kebutuhan itu tidak dianggarkan di APBD," ungkapnya.

Sunjaya mengapresiasi kerja KPK yang sudah menangkapnya. Menurutnya, KPK sudah bertugas dengan baik menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

"Namun dengan menjadi kepala daerah dengan gaji dan pendapatan terbatas tapi tanggung jawabnya sangat besar yang semuanya membutuhkan biaya sangat besar dan tidak dibiayai negara, sungguh sangat ironis," katanya.

Sunjaya mengisahkan, ia sempat menolak pemberian uang dari Kepala BKD Pemkab Cirebon saat dijabat Supadi Priyatna dan mengalihkan uang itu ke tempat lain.

"Mengingat kebutuhan uang operasional keamanan ini sangat mendesak dan penting, maka saya mau menerima uang pemberian tersebut guna tetap menjaga keamanan lingkungan di Pemkab Cirebon," tambah Sunjaya.

Pada kesempatan itu Sunjaya juga meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Cirebon karena melakukan kesalahan sewaktu masih menjabat. Perbuatan yang menggiringnya ke hadapan meja hijau yaitu menerima setoran dari PNS terkait promosi jabatan dan penerimaan-penerimaan lainnya.

Sunjaya mengakui pertama kali mulai menerima uang pemberian ucapan terima kasih dari ASN saat Kepala BKD dijabat Kalinga pada 2015.‎ Ia mengakui perbuatannya salah dan tidak dibenarkan.

"Karena itu saya mohon maaf atas kesalahan saya ini. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini, dan tidak akan kembali masuk dunia politik baik jadi bupati, wali kota atau jabatan politik lainnya. Saya ingin tenang mengurus anak dan istri dalam mempersiapkan kehidupan baru untuk mengurusi pondok pesantren untuk bekal akhirat nanti. Anak-anak saya masih kecil-kecil dan masih membutuhkan biaya serta perhatian saya sebagai bapaknya. Hal ini menjadi beban pikiran saya selama di dalam penjara," pungkas Sunjaya.

Usai pembacaan pledoi dari terdakwa, Majelis Hakim yang dipimpin Fuad Muhammadi menunda sidang untuk kembali dilanjutkan tanggal 22 Mei mendatang.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA