Sunjaya Minta Maaf dan Akui Terima Setoran Untuk Koordinasi Forkopimda

Meja Hijau

Rabu, 8 Mei 2019 | 14:06 WIB

190508140841-sunja.jpg

Yedi Supriadi/PR

BUPATI cirebon nonaktif, Sunjaya Purwadisastra meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Cirebon karena melakukan kesalahan sewaktu masih menjabat. Perbuatan yang menggiringnya ke hadapan meja hijau yaitu menerima setoran dari PNS terkait promosi jabatan dan penerimaan-penerimaan lainnya.

Hal itu terungkap dalam sidang dengan agenda pledoi atau penyampaian nota pembelaan, yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan L. L. R. E Martadinata,  Kota, Bandung, Rabu (8/5/2019). Sebelumnya, pada sidang beberapa pekan lalu, Sunjaya dituntut pidana penjara selama 7 tahun karena dinilai terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 100 juta dari Sekretaris Dinas PUPR, Gatot Rachmanto.

"Saat awal menjabat, saya tegas menolak pemberian uang tidak resmi tersebut. Tapi kenyataannya, bupati memerlukan banyak uang untuk mengamankan pemerintahan daerah dari rongrongan LSM, para pendemo dan koordinasi dengan teman-teman Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang semuanya tidak dibiayai APBD," tutur Sunjaya membacakan pembelaannya.

Dalam pembelaannya, Sunjaya mengklaim jika dirinya berkata jujur. Apa uang ia sampaikan merupakan fakta yang tak bisa terbantahkan.

"Yang mulia, saya berkata jujur, penghasilan seorang bupati tidak sebanding dengan tanggung jawab yang harus diembannnya. Sehingga mau tidak mau dengan terpaksa, mau menerima ucapan terima kasih meskipun itu tidak dibenarkan," terangnya.

Menurut pandangan Sunjaya, idealnya kebutuhan operasional harian kepala daerah di‎anggarkan di APBD. Seperti uang kordinasi untuk Forkopimda, permintaan sumbangan dari LSM dan ormas, undangan hajatan, menangani konflik antar kampung hingga permintaan dari oknum wartawan.

"Tapi kenyataannya bupati dianggap masyarakat punya uang banyak sehingga segala urusan pemasyarakatan dari urusan A sampai Z dibebankan pada bupati. Semuanya membutuhkan dana sedangkan kebutuhan itu tidak dianggarkan di APBD," ungkapnya.

Sunjaya mengapresiasi kerja KPK yang sudah menangkapnya. Menurutnya, KPK sudah bertugas dengan baik menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

"Namun dengan menjadi kepala daerah dengan gaji dan pendapatan terbatas tapi tanggung jawabnya sangat besar yang semuanya membutuhkan biaya sangat besar dan tidak dibiayai negara, sungguh sangat ironis," katanya.

Sunjaya mengisahkan, ia sempat menolak pemberian uang dari Kepala BKD Pemkab Cirebon saat dijabat Supadi Priyatna dan mengalihkan uang itu ke tempat lain.

"Mengingat kebutuhan uang operasional keamanan ini sangat mendesak dan penting, maka saya mau menerima uang pemberian tersebut guna tetap menjaga keamanan lingkungan di Pemkab Cirebon," tambah Sunjaya.

Dalam pledoinya itu, Sunjaya juga mengakui pertama kali mulai menerima uang pemberian ucapan terima kasih dari ASN saat Kepala BKD dijabat Kalinga pada 2015.‎ Ia mengakui perbuatannya salah dan tidak dibenarkan.

"karena itu saya mohon maaf atas kesalahan saya ini. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini, dan tidak akan kembali masuk dunia politik baik jadi bupati, wali kota atau jabatan politik lainnya. Saya ingin tenang mengurus anak dan istri dalam mempersiapkan kehidupan baru untuk mengurusi pondok pesantren untuk bekal akhirat nanti. Anak-anak saya masih kecil-kecil dan masih membutuhkan biaya serta perhatian saya sebagai bapaknya. Hal ini menjadi beban pikiran saya selama di dalam penjara," pungkas Sunjaya.

Usai pembacaan pledoi dari terdakwa, Majelis Hakim yang dipimpin Fuad Muhammadi menunda sidang untuk kembali dilanjutkan tanggal 22 Mei mendatang.

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA