Bupati Bekasi Nonaktif Dituntut 7,5 Tahun Penjara

Meja Hijau

Rabu, 8 Mei 2019 | 11:46 WIB

190508114957-bupat.jpg

BUPATI Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin dituntut hukuman selama 7 tahun dan 6 bulan penjara dengan denda Rp 250 juta subsidair 4 bulan kurungan. Neneng dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima suap terkait pengurusan izin Meikarta sebesar Rp 10.830.000.000 dan 90 ribu dolar Singapura.
Neneng juga dituntut hukuman tambahan berupa uang pengganti Rp 318 juta, yang jika tidak dibayar dalama waktu 1 bulan maka diganti pidana penjara 1 tahun.  Selain itu,  ia pun dituntut agar hak politiknya dicabut selama 5 tahun. 
Neneng dianggap melanggar pasal 12 hurup b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Hal itu terungkap dalam sidang agenda penyampaian tuntutan dari Penuntut Umum KPK, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata, Rabu (8/5/2019). 
"Memohon majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 12 hurup b dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan, denda Rp 250 juta, subsidair 4 bulan kurungan," tutur Penuntut Umum KPK membacakan amar tuntutannya, di hadapan majelis hakim yang dipimpin Tardi. 
Sebelum membacakan amar tuntutan, Penuntut Umum terlebih dahulu menyampaikan hal-hal yang menjadi pertimbangan. Hal memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara hal meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatan,  berterus terang dan mengembalikan kerugian negara.
Selain Neneng, persidangan kasus suap izin Meikarta ini juga menghadirkan empat terdakwa lainnya. Mereka yaitu Jamaludin (eks Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi), Dewi Tisnawati (eks Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PMPTSP Pemkab Bekasi), Sahat Maju Banjarnahor (eks Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi) dan Neneng Rahmi Nurlaili (eks Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi).
Penuntut Umum KPK juga menyampaikan tuntutan bagi keempat terdakwa tersebut. Terdakwa Jamaludin, Dewi,  Sahat dan Neneng Rahmi dituntut hukuman selama 6 tahun penjara, denda Rp 200 juta, subsidair 3 bulan kurungan. Untuk Dewi dan Sahat diberi tambahan hukuman berupa uang pengganti Rp 80 juta subsidair 7 bulan dan Rp 50 juta subsidair 6 bulan kurungan. 
Atas tuntutan tersebut, para terdakwa akan menyampaikan pledoi atau nota pembelaan pada persidangan selanjutnya.
Dalam paparannya, Penuntut umum KPK menyebut Neneng bersama empat anak buahnya telah menerima suap sejumlah total Rp 18 miliar. Uang suap terdiri atas Rp 16.182.020.000 dan 270 ribu dolar Singapura (sekitar Rp 2,7 miliar). Uang siap diberikan agar para terdakwa mempermudah pengurusan izin mendirikan bangunan atau IMB kepada PT Mahkota Sentosa Utama yang mengurus perizinan pembangunan proyek Meikarta.
Menurut penuntut umum KPK, para terdakwa menerima suap untuk kepentingan berbeda. Akan tetapi pada umumnya terkait perizinan proyek Meikarta. Besaran uang yang diterima terdakwa berbeda-beda.
"(Pemberian suap) agar terdakwa Neneng Hasanah Yasin menandatangani IPPT atau izin peruntukan penggunaan tanah pembangunan Meikarta sebagai salah satu syarat untuk penerbitan IMB tanpa melalui prosedur yang berlaku," papar penuntut umum KPK.
Dalam penjelasannya, penuntut umum KPK mengungkap pemberian uang untuk Neneng yaitu sebesar Rp 10.830.000.000 dan 90 ribu dolar Singapura, Jamaludin sebesar Rp 1,2 miliar, Dewi Tisnawati sebesar Rp 1 miliar dan 90 ribu dolar Singapura, Sahat Maju Banjarnahor sebesar Rp 952.020.000 dan Neneng Rahmi Nurlaili menerima uang sebesar Rp 700 juta.
Selain kelima terdakwa, penuntut umum KPK juga menyebut adanya aliran uang ke sejumlah orang lain yang belum berstatus tersangka. Salah satunya kepada Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang atau BMPR Provinsi Jabar Yani Firman sebesar 90 ribu dolar Singapura.
Uang juga diserahkan ke Daryanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bekasi) sebesar Rp 500 juta, Tina Karini Suciati Santoso (Kepala Bidang Bangunan Umum Dinas PUPR Pemkab Bekasi) menerima Rp 700 juta, serta E Yusup Taupik (Kepala Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda Pemkab Bekasi) sebesar Rp 500 juta.
Dalam paparannya, penuntut umum KPK juga mengungkap soal pemberian uang kepada Neneng yang dilakukan secara bertahap. Menurut penuntut umum, uang itu diserahkan untuk mengurus perizinan Meikarta yang diawali dengan IPPT atau izin peruntukan penggunaan tanah.
Pada prosesnya, PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU) kemudian menugaskan sejumlah orang yang belakangan menjadi terdakwa pemberi suap, yaitu Billy Sindoro, Fitradjadja Purnama, Hendry Jasmen dan Taryudi. Mereka saat ini sudah menjalani hukuman penjara.
Ada dua nama lain yang diduga ikut terlibat namun hingga kini belum berstatus sebagai tersangka. Mereka yaitu Bartholomeus Toto, Satriadi dan Edi Dwi Soesianto.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA