Terima Suap dari ASN, Bupati Cirebon Nonaktif Dituntut 7 Tahun Penjara

Meja Hijau

Rabu, 24 April 2019 | 15:44 WIB

190424154642-terim.jpg

Lucky M. Lukman

BUPATI Cirebon nonaktif, Sunjaya Purwadisastra dituntut hukuman selama 7 tahun penjara oleh Penuntut Umum KPK. Sunjaya dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu menerima suap dari aparatur sipil negara (ASN) terkait promosi jabatan.

Hal itu terungkap dalam sidang dengan agenda penyampaian tuntutan, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata, Rabu (24/4/2019). Selain hukuman badan, Sunjaya juga dituntut membayar denda sebesar Rp 400 juta subsidair 6 bulan kurungan.

"Memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa Sunjaya Purwadisastra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pasal 12 huruf b UU tipikor. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 tahun, denda 400 juta subsidair 6 bulan kurungan," tutur Penuntut Umum KPK membacakan amar tuntutannya.

Tak cuma itu, Penuntut Umum KPK juga memohon Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada Sunjaya. Penuntut Umum meminta supaya hak politik Sunjaya dicabut, dalam arti Sunjaya tak memiliki hak untuk dipilih dalam jabatan selama lima tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Sebelum membacakan amar tuntutannya, Penuntut Umum terlebih dahulu menyampaikan hal-hal yang menjadi pertimbangan. Untuk hal memberatkan, perbuatan terdakwa dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi, merusak sistem pembinaan pegawai dengan melakukan KKN dalam rekrutmen dan mutasi, serta sebagai bupati tidak memberikan teladan yang baik. Sementara untuk hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatan, bersikap kooperatif, belum pernah dihukum dan sopan selama persidangan.

Dalam paparannya, Penuntut Umum KPK menyatakan terdakwa Sunjaya Purwadisastra selaku Bupati Cirebon bersama-sama sengan Deni Syafrudin (ajudan) di bulan Oktober 2018 di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Cirebon, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yakni menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp 100 juta dari Sekdis PUPR Gatot Rachmanto.

Ia menambahkan, terdakwa dan Deni Syafrudin mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian uang tersebut karena terdakwa telah mengangkat dan melantik Gatot Rachmanto sebagai Sekdis PUPR Kabupaten Cirebon. Padahal semua itu bertentangan dengan kewajibannya sebagai bupati Cirebon.

Lebih lanjut Penuntut Umum menuturkan, terdakwa dalam proses promosi jabatan di Pemkab Cirebon telah melakukan sesuatu da|am jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Sidang perkara tersebut akan dilanjutkan dua pekan mendatang atau tepatnya tanggal 8 Mei 2019 dengan agenda pledoi. Usai sidang, saat diminta komentarnya, Sunjaya beralasan sakit. "No Comment, saya lagi sakit," terangnya saat keluar ruang sidang.

Sementara pengacara terdakwa, Wawan Suwandi, menyatakan akan menyampaikan semua bantahan pada pledoi. "Kami akan tuangkan dalam pledoi nanti, banyak fakta persidangan yang diabaikan," ujarnya.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR