Sidang Kasus Dugaan Penyelewengan Pembangunan Buper

Dalam Esepsi, Kadispora Garut Berdalih Hanya Jalankan Perintah

Meja Hijau

Rabu, 13 Maret 2019 | 17:21 WIB

190313172229-dalam.jpg

Agus Somantri

KEPALA Dinas Pemuda dan Olah Raga (Kadispora) Kabupaten Garut, Kuswendi, menjalani sidang ke tiga dalam kasus dugaan penyelewengan pembangunan Bumi Perkemahan (Buper) dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau eksepsi di Pengadilan Negeri Garut, Jalan Merdeka, Kabupaten Garut, Rabu (13/3/2019).

Dalam eksepsinya yang dibacakan penasehat hukum terdakwa, Aldis Sandhika, S.H, berpendapat jika dakwaan Penuntut Umum salah alamat, karena ketika mengacu pada rumusan pasal yang didakwakan yaitu Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dakwaan tersebut tidak memenuhi unsur yang menjadi syarat adanya pertanggung jawaban pidana.

"Dalam hal ini terdakwa bertindak tidak dalam kapasitas pribadinya, melainkan menjalankan perintah dari Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat materiil seperti halnya yang diamanatkan KUHAP,"ujarnya di Pengadilan Negeri Garut, Jalan Merdeka, Rabu (13/3/2019).

Menurut Aldis, proyek pembangunan camping ground Blok Citiis Kabupaten Garut ini merupakan rangkaian dari proyek besar dalam rangka mengoptimalkan potensi pariwisata Kabupaten Garut, dan hal ini bukanlah kegiatan yang diajukan untuk kepentingan Dispora semata, melainkan kemajuan daerah yang sudah disepakati bersama oleh eksekutif dan legislatif.

Aldis menyebut, perlu untuk diperhatikan bahwa rumusan “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan” dalam pasal tersebut merujuk kepada individu yang berkenaan langsung pada suatu kegiatan usaha dan lazimnya suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut menimbulkan value atau nilai tambah.

Menurutnya, terdakwa Kuswendi dalam dakwaan ini adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang tidak bertindak untuk kepentingan pribadi/individu, melainkan bertindak atas suatu instansi pemerintahan yang melakukan suatu pekerjaan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017. Sehingga menurutnya terdakwa Kuswendi tidak melakukan suatu usaha atau kegiatan seperti yang digambarkan dalam pasal tersebut.

"Jika dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum," ucapnya.

Dengan demikian, lanjut Aldis, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena adanya kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

"Dengan kata lain dakwaan yang dialamatkan kepada Terdakwa Kuswendi merupakan dakwaan yang salah alamat (error in persona), mengingat bahwa aturan tersebut tidak tepat untuk diterapkan terhadap apa yang didakwakan kepada Terdakwa Kuswendi," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Garut, Kuswendi, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus pembangunan bumi perkemahan (Buper) yang berlokasi di Kaki Gunung Guntur, Desa Pasawahan, Kecamatan Tarogong Kaler. Pembangunan Buper tersebut tidak dilengkapi dengan izin analisa dampak lingkungan (Amdal).

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Fiki Mardani, menyebutkan jika terdakwa (Kuswendi) dijerat Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan ancaman hukuman maksimal 3 tahun penjara dan minimal 1 tahun penjara.

Selain itu, lanjut Fiki, tersangka juga dikenakan denda maksimal Rp 3 miliar dan minimal Rp 1 miliar. Menurutnya, pasal tersebut menyebut ketika akan melakukan kegiatan usaha harus memiliki izin lingkungan. Sementara, pembangunan bumi perkemahan yang dilakukan oleh Pemkab Garut melalui Dispora, tidak mengantongi ijin lingkungan.

"Yang jelas, secara garis besar kita sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan bumi perkemahan (Buper) itu tidak dilengkapi dengan ijin lingkungan. Nanti di persidangan dibuktikannya," ucapnya.

Fiki menyebut, jika kasus yang menjerat Kepala  Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Garut tersebut bukan kasus korupsi. Melainkan tindak pidana umum terkait kasus perizinan.  

"Jadi ini tindak pidana umum masuknya, bukan korupsi," tegas Fiki.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR