Urus IPPT Meikarta, Neneng Hasanah Yasin Dijanjikan Rp 20 Miliar

Meja Hijau

Rabu, 13 Maret 2019 | 16:21 WIB

190313164325-urus-.jpg

Lucky M. Lukman

LANJUTAN sidang perkara suap perizinan proyek Meikarta kembali mengungkap fakta baru. Salah seorang terdakwa, mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, disebut dijanjikan akan diberikan uang Rp 20 miliar dalam pengurusan izin peruntukan dan pengolahan tanah (IPPT).

Hal itu terungkap dalam sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa Neneng Hasanah Yasin, Jamaludin, Sahat Banjarnahor, Neneng Rahmi Nurlaili dan Dewi Tisnawati,  di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata, Kota Bandung, Rabu (12/3/2019). Sidang menghadirkan saksi EY Taufik selaku eks ajudan Neneng, Bartholomeus Toto dari pengembang Meikarta dan dua anak buahnya yang mengurus perizinan Meikarta, Edi Dwi Soesianto dan Satriyadi.

Keterangan terkait janji pemberian uang kepada Neneng terungkap dari EY Taufik. Semua berawal dari pertemuannya dengan Edi Dwi Soesianto dan Satriyadi di sebuah mssjid di Cibiru, Kota Bandung.

"Saat itu pak Edi dan Satriyadi membicarakan pengajuan izin peruntukan dan pengolahan tanah (IPPT) seluas 430 hektare. Saya katakan silahkan saja diajukan. Lalu pak Satriyadi bertanya, untuk perizinanya berapa," terang EY Taufik.

Atas pertanyaan itu, EY Taufik mengaku menjawab tidak mengetahuinya. Hanya saja, nominal muncul dari mulut Satriyadi. "Pak Satriyadi yang bilang. Katanya, untuk seluruh perizinan Rp 20 miliar cukup tidak," kata EY Taufik menirukan perkataan Satriyadi.

Saat itu EY Taufik mengaku tidak bisa memutuskan. Ia kemudian melaporkannya kepada Bupati Neneng karena yang berwenang mengeluarkan IPPT adalah bupati. "Waktu itu saya katakan, akan saya sampaikan ke ibu bupati," tambahnya.

Setelah pertemuan dengan EY Taufik, Edi Dwi Soesianto dan Satriyadi kemudian membuat permohonan IPPT untuk pembangunan Meikarta tahap I seluas 143 hektare. Namun, setelah diproses di DPMPTSP Pemkab Bekasi, yang disetujui hanya 84,6 hektar‎e. Persetujuan itu ditandatangani oleh Neneng pada 12 Mei 2017.

"IPPT yang disetujui 84,6 hektare. Karena itu ibu (Bupati Neneng) meminta jadi Rp 10 miliar. Saya kemudian mengirimkan copy-nya ke pak Edi. Ibu Bupati tanya ke saya komitmen itu, dan beliau sampaikan Rp 10 miliar itu bisa diangsur," papar EY Taufik.

EY Taufik kemudian menyampaikan permintaan Neneng kepada Edi. Atas hal itu, Edi pun menyanggupinya dan menyampaikan kepada Bartholomeus Toto. Pencairan uang pun dilakukan. Pemberian uang untuk Neneng via EY Taufik dilakukan secara bertahap sejak Juni sampai November 2017 dan Januari 2018.

Pernyataan itu juga dibenarkan oleh Edi. Menurutnya, setelah menerima informasi dari EY Taufik, ia menyampaikan ke Bartholomeus Toto dan diiyakan.

"Setelah saya sampaikan, pak Toto mengiyakan. Kemudian pemberian dilakukan pada Juni, Juli, Agustus, September (2017) dan Januari 2018 senilai Rp 10,5 miliar. Dari jumlah itu, yang Rp 500 juta-nya diberikan ke EY Taufik," jelas Edi.

Secara bertahap uang pun diserahkan kepada Neneng via EY Taufik. Setelah lunas, barulah dokumen IPPT itu diterima Edi Dwi Soesianto dan Satriyadi.

Dalam persidangan, Satriyadi membenarkan soal janjinya memberikan Rp 20 miliar untuk pengurusan semua perizinan proyek Meikarta. Namun menurut pengakuannya, saat ia menyampaikan hal itu kepada Edi, yang bersangkutan menganggapnya sebagai lelucon. "Iya betul (janji memberi Rp 20 miliar)," kata Satriyadi.

"Saya dilapori Satriyadi, katanya Rp 20 miliar. Saya anggap itu bercanda karena bagaimana mungkin saya melaporkan itu ke manajemen," timpal Edi Dwi Soesianto.

Seperti diketahui, Neneng bersama empat anak buahnya saat ini sudah menjadi terdakwa kasus suap perizinan proyek Meikarta. Ia didakwa menerima suap sejumlah total Rp 18 miliar. Penuntut umum KPK merinci, uang suap terdiri atas Rp 16.182.020.000 dan 270 ribu dolar Singapura (sekitar Rp 2,7 miliar).

Selain Neneng, terdakwa penerima dalam perkara ini yaitu Jamaludin selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemkab Bekasi, Sahat Maju Banjarnahor selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi dan Neneng Rahmi Nurlaili yang menjabat sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi.

Penuntut umum KPK menyatakan, para terdakwa menerima suap untuk kepentingan berbeda. Akan tetapi pada umumnya terkait perizinan proyek Meikarta. Besaran uang yang diterima pun berbeda-beda.

Dalam penjelasannya, penuntut umum KPK mengungkap pemberian uang untuk Neneng yaitu Rp 10.830.000.000 dan 90 ribu dolar Singapura, Jamaludin menerima Rp 1,2 miliar, Dewi Tisnawati Rp 1 miliar dan 90 ribu dolar Singapura, Sahat Maju Banjarnahor menerima Rp 952.020.000 dan Neneng Rahmi Nurlaili menerima Rp 700 juta.

Selain kelima terdakwa, penuntut umum KPK juga menyebut adanya aliran uang ke sejumlah orang lain yang belum berstatus tersangka. Salah satunya kepada Yani Firman (Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang atau BMPR Provinsi Jabar) menerima 90 ribu dolar Singapura, Daryanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bekasi) menerima Rp 500 juta, Tina Karini Suciati Santoso (Kepala Bidang Bangunan Umum Dinas PUPR Pemkab Bekasi) menerima Rp 700 juta, serta E Yusup Taupik (Kepala Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda Pemkab Bekasi) menerima Rp 500 juta.

Atas perbuatannya, Neneng Hasanah cs didakwa melanggar Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR