Dinyatakan Bersalah Melakukan Korupsi, Neli Divonis 5 Tahun

Meja Hijau

Rabu, 9 Januari 2019 | 19:54 WIB

190109195523-dinya.jpg

Lucky M. Lukman


SUASANA di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata, Rabu (9/1/2019) sempat dibuat heboh. Terdakwa kasus korupsi dana kredit bank, Neli Apriani, berteriak-teriak usai menjalani persidangan.
Neli oleh majelis hakim yang dipimpin Dahmiwirdha divonis 5 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Ia bahkan harus membayar uang pengganti sebesar Rp 4,2 miliar yang jika tidak dibayar maka diganti dengan hukuman 1 tahun penjara. Vonis itu lebih ringan dua setengah tahun dari tuntutan JPU Kejari Cikarang. 
Tak terima dihukum berat, Neli pun berteriak-teriak. Selepas hakim menutup sidang, sambil terisak dan berteriak, Neli bersama sejumlah rekan dan penasihan hukumnya melontarkan pernyataan yang cukup menyita perhatian pengunjung sidang.
"Ini peradilan sesat. Yang jelas hakim dan jaksa tahu. Saya mohon melalui tangan (bantuan) Allah. Saya minta KPK turun," lantangnya.
Neli mengaku tidak menandatangani perjanjian kredit yang diajukan perusahaannya, PT MCS ke Bank BTN. Menurutnya, semua ada penanggung jawabnya, dan sudah dijelaskan di persidangan. 
"Kasus yang dituduhkan ke saya merupakan rekayasa. Dari awal saya dipaksa untuk mengaku menerima suap agar bisa dihukum rendah. Saya ditawarkan hukuman setahun oleh jaksa. Tapi saya tidak mau, saya berharap keadilan," tegasnya.
Sementara itu, kuasa hukum Neli, Muhammad Rudi, SH.,MH., menilai kliennya itu tidak bersalah. Pasalnya, kliennya tidak pernah menandatangani kontrak kredit antara PT MCS dan BTN Cikarang.
"Tapi ini malah dihukum berat. Betul-betul ini peradilan yang sesat. Bagaimana orang yang tidak ada kaitannya dihukum berat," tegas Rudi.
Rudi menegaskan, di persidangan terbukti jika kliennya tidak pernah menandatangani kredit kerjasama PT MCS dengan BTN. Sementara direktur utamanya yang langsung berhubungan dan menandatangani akta kredit justru berkeliaran, bebas dari jeratan hukum.
"Ngerinya majelis hakim justru mempertimbangkan surat kuasa direksi. Padahal dia (kliennya) hanya ngambil (pencairan), tapi malah dituduh macam-macam. Jika peradilan seperti ini, anak bangsa didzolimi dan dikriminalisasi," paparnya.
Rudi menyebut akan mempersiapkan untuk mengambil langkah selanjutnya. Rudi bertekad akan terus memperjuangkan hak kliennya untuk mendapatkan keadilan hingga ke kasasi.
"Klien saya ini cuma pegawai biasa, tapi justru malah dijadikan pelaku utama. Kami yakin di belakangnya ada masalah lebih besar. Banyak kredit macet di sana," tandasnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR