181108171825-berse.jpg

zonasultra

Ilustrasi.

Bersengketa dengan Bank Syariah, Warga Ini Layangkan Gugatan ke PN Bandung

Meja Hijau

Kamis, 8 November 2018 | 17:17 WIB

Wartawan: Asep Awaludin

SUGIHARTO Widjadja (50), warga Kota Bandung melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor 329/Pdt.Plw/2018/Pn Bdg. Gugatan tersebut dilayangkan Sugiharto atas kasus sengketa dengan pihak Maybank Syariah terkait kredit macet.

Awalnya, pada 2014, ia (Sugiharto) membeli sebuah lahan dan bangunan di Jalan Talagabodas seharga Rp 20 miliar dengan 70 persen pembiayaan atau sekitar Rp 13 miliar dibiayai Maybank syariah. Sisanya, sekitar Rp 7 miliar dibayar sendiri dengan cicilan Rp 136 juta per bulan yang sudah dibayarkan senilai Rp 1,3 miliar lebih.

Di tengah perjalanan, cicilannya bermasalah sehingga bank syariah tersebut menyita lahan dan bangunan tersebut dengan mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Bandung dan dimenangkan oleh pihak bank dalam perkara nomor 12/Pdt/Eks/2018/PN Bdg secara verstek atau putusan tidak dihadiri tergugat dalam hal ini Sugiharto.

Pihak bank kemudian melelang lahan tersebut ke KPKNL Kota Bandung, sekaligus memenangkan lelang tersebut dengan harga Rp 10 miliar. Sugiharto pun kembali melayangkan gugatan perdata ke PN Bandung dengan nomor 329/Pdt.Plw/2018/Pn Bdg.

Saat ini, kasus tersebut masih dalam tahap mediasi antara kedua pihak sebelum sidang gugatan dimulai. Dalam mediasi itu, hingga saat ini masih mentok belum menghasilkan solusi bagi kedua pihak.

Pihak bank syariah sendiri bahkan meminta agar Sugiharto membeli lahan tersebut, namun itu menurut Abdi, tidak rasional.

"‎Kami mengusulkan opsi pengembalian uang cicilan (ujrah) yang sudah dibayarkan serta pengembalian uang modal sekitar Rp 6 miliar lebih. Itu juga ditolak. Makanya mediasi kali ini kami usulkan opsi untuk dijual bersama-sama," kata Abdi Situmeang, kuasa hukum Sugiharto saat ditemui di PN Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Bandung Kamis (8/11).

Abdi sendiri menilai, masalah hukum terkait perjanjian keperdataan berkaitan dengan bank syariah sudah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, disebutkan di Pasal 1 angka 6 bahwa pengadilan ‎tempat penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah pengadilan di lingkungan peradilan agama.

Pun demikian diatur di Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah di Pasal 55 ayat 1 yang menyebutkan penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama.

‎"Kami meminta PN Bandung untuk membatalkan putusan yang memenangkan bank syariah tersebut. Alasannya, PN Bandung tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa tersebut. Dasar hukumnya jelas, Undang-undang Perbankan Syariah dan Perma tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Apalagi selama ini bank syariah tersebut justru memberlakukan denda dan bunga," pungkas Abdi.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR