181105152622-manta.jpg

Darma Legi

Mantan Bupati Bandung Barat, Abubakar, mendengarkan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada lanjutan perkara suap dana kampanye yang melibatkan pejabat di Kab. Bandung Barat (KBB), di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata, Kota Bandung, Senin (5/11/2018).

Mantan Bupati Bandung Barat Dituntut 8 Tahun Penjara

Meja Hijau

Senin, 5 November 2018 | 14:23 WIB

Wartawan: Lucky M. Lukman

JAKSA Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman selama delapan tahun penjara kepada mantan Bupati Bandung Barat, Abubakar. Jaksa menilai Abubakar telah terbukti bersalah dan meyakinkan menerima hadiah atau janji dari para kepala SKPD untuk kepentingan istrinya, Elin Suharliah, pada Pilkada 2018.

Tak cuma hukuman penjara, mantan bupati dua periode yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Sekda Kabupaten Bandung itu juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 400 juta. Jika tidak dibayar maka diganti dengan hukuman selama 4 bulan kurungan penjara. Abubakar dianggap terbukti bersalah melanggar pasal 12 huruf a UU Tipikor.

"Menuntut majelis hakim mengadili, menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Abubakar dengan pidana penjara selama delapan tahun, denda Rp 400 juta subsider 4 bulan penjara," tutur jaksa Budi Nugraha membacakan surat tuntutannya, pada sidang di Ruang I Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata, Kota Bandung, Senin (5/11/2018).

Tak cuma hukuman itu, Abubakar juga diharuskan memnbayar uang pengganti sebesar Rp 601 juta. Jika tidak, maka harta bendanya disita dan jika tidak ada harta benda maka harus diganti hukuman pidana selama 6 bulan pidana.

Jaksa juga menuntut hakim memberikan hukuman tambahan kepada Abubakar. Jaksa meminta agar dilakukan pencabutan hak memilih dan dipilih bagi Abubakar selama tiga tahun sejak ada keputusan inkrah.

Selain Abubakar, dalam sidang tersebut JPU KPK juga menyampaikan surat tuntutan untuk dua terdakwa lainnya, mantan Kadis Indag, Weti Lembanawati dan mantan Kepala Bapelitbangda, Adiyoto. Kedua terdakwa dituntut berbeda.

Untuk Weti Lembanawati, jaksa menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman selama 7 tahun penjara dengan denda Rp 200 jut subsider 3 bulan kurungan. Sedangkan kepada Adiyoto, jaksa meminta majelis hakim yang dipimpin Fuad Muhammady menjatuhkan hukuman selama 6 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Di dalam pertimbangan surat tuntutan setebal 500an halaman itu, jaksa menyatakan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemberantasan korupsi. Sedangkan hal meringankan, terdakwa bersifat sopan, kooperatif dan belum pernah dihukum.

Atas tuntutan yang disampaikan jaksa, ketiga terdakwa akan menyampaikan nota pembelaan atau pledoi.

Dalam paparannya, Jaksa mengungkapkan, Abubakar pada waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang secara bertahap sejumlah total Rp 860 juta.

Menurut jaksa, uang tersebut merupakan partisipasi iuran atau bancakan dari 17 Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Bandung Barat untuk kepentingan pencalonan Elin Suharliah (istri Abubakar) dan Maman Sulaiman Sunjaya dalam Pilkada Kab. Bandung Barat tahun 2018. Salah satunya yaitu untuk membayar survei Indopoling. Jaksa menyebut uang itu diterima melalui terdakwa Weti Lembanawati dan Adiyoto.

Jaksa juga mengungkap ada beberapa kode yang digunakan oleh para terdakwa terkait pengumpulan uang bancakan tersebut. Salah satu kata yang digunakan oleh Abubakar yaitu "potensi". Kata itu beberapa kali diucapkan Abubakar saat melakukan komunikasi dengan Weti dan Adiyoto.

Rekaman percakapan pernah beberapa kali diperdengarkan di persidangan. Selama sidang, pernah terungkap juga jika Abubakar sempet menyuruh anaknya, Aulia Hasan Sumantri mengambil "potensi" Rp 100 juta dari Weti Lembanawati.

Jaksa dalam paparannya juga sempat mengungkit mengenai pernyataan Abubakar yang dianggap menjadi "ancaman" bagi para Kepala SKPD agar menberikan uang iuran membantunya. Abubakar sempat mengeluarkan pernyataan "jika tidak bisa dibina maka binasakan".

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR