180711173736-sidan.jpg

Darma Legi

Istri mantan Bupati Kabupaten Bandung Barat, Elin Suharliah, Ketua KPU KBB Iing Nurdin, mantan Sekda KBB Maman Sulaiman Sunjaya, PNS KBB Yusep, dan PT. Indopolling Network, Wempie (dari kanan ke kiri) menjadi saksi pada persidangan kasus dugaan suap pejabat KBB yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L. L. R. E Martadinata, Kota Bandung, Rabu (11/7/2018).

Sidang Suap Pejabat KBB : Eks Sekda Akui Pernah Terima Rp 260 Juta

Meja Hijau

Rabu, 11 Juli 2018 | 16:46 WIB

Wartawan: Lucky M. Lukman

MANTAN Sekda Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang berpasangan dengan Elin Suharliah dalam Pilkada 2018, Maman Sulaiman Sunjaya, mengaku pernah menerima uang Rp 260 juta dari mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) KBB, Weti Lembanawati. Uang itu diduga berasal dari iuran sejumlah pejabat SKPD di lingkungan Pemkab Bandung Barat untuk mendukung pencalonan dan biaya kegiatan survei elektabilitas Elin-Maman.

Hal itu terungkap dalam sidang kasus dugaan suap pejabat KBB dengan terdakwa mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Asep Hikayat, yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L. L. R. E Martadinata, Rabu (11/7). Selain Maman, sidang menghadirkan saksi Elin Suharliah yang juga istri mantan Bupati Bandung Barat Abubakar, Ketua KPU KBB Iing Nurdin, PNS KBB Yusep, dan Wempie dari PT. Indopolling Network.

"Saya pernah menerima uang, dari siapanya saya lupa, tapi kalau tidak salah dari Weti. Sekitar Rp 260 juta," ujar Maman menjawab pertanyaan jaksa KPK apakah pernah menerima uang suap atau tidak.

Maman mengaku tidak mengetahui maksud pemberian uang itu. Ia pun mengembalikan uang kepada Weti. Namun penyerahan kembali uang itu baru dilakukan keesokan harinya. "Saya enggak tahu maksudnya apa, cuma kayanya itu dari SKPD. Uangnya saya kembalikan," tambahnya.

Jaksa KPK kemudian menanyakan, apakah uang itu yang disebut sebagai "dana gotong royong" dari SKPD untuk menyokong amunisi Elin-Maman bertarung di Pilkada 2018. Maman pun langsung membantahnya. "Bukan (dana gotong royong). Tapi katanya itu cuma bentuk perhatian saja," imbuhnya.

Dalam sidang, jaksa KPK menduga uang yang diserahkan kepada Maman memang berasal dari sejumlah SPKD di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Jaksa juga sempat menyinggung soal sejumlah pertemuan di rumah dinas Sekda, bersama dengan Bupati Abubakar dan pejabat SPKD. Rapat diduga membicarakan soal suksesi pencalonan Elin-Maman.

Saat hal itu ditanyakan kepada Maman maupun Elin, keduanya membantah. Maman bahkan mengaku lupa pernah terlibat hadir dalam pertemuan itu meski digelar di rumah dinasnya. "Saya lupa pa, mohon maaf. Ini karena saya pernah sakit stroke tahun 2014. Bahkan nama keponakan saya sendiri juga lupa," aku Maman.

Selain pertemuan di rumah dinas Sekda, jaksa KPK juga mengungkap sejumlah pertemuan lainnya yang diduga menggalang "kekuatan" untuk memenangkan pasangan Elin-Maman sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat periode 2018-2023. Salah satu pertemuan digelar di sebuah hotel di Kota Bandung.

Sementara itu, Ketua KPU KBB Iing Nurdin dalam kesaksiannya mengungkap soal laporan keuangan dari lembaga survei yang bekerjasama dengan tim pasangan Elin-Maman. Menurut Iing, dari catatan yang ada, tim hanya melapor pernah melakukan pembayaran sebanyak tiga kali, yaitu pada 25 April 2018 sebesar Rp 50 juta, 26 April 2018 Rp 50 juta dan pada 13 Mei 2018 sebesar Rp 25 juta.

Kasus suap di KBB ini selain menjerat Asep Hikayat yang kini sudah menjalani proses persidangan, juga melibatkan mantan Bupati Bandung Barat, Abubakar, Kepala Disperindag Weti Lembanawati dan Kepala Bappeda Adiyoto. Tiga nama terakhir masih menjalani pemeriksaan di KPK.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Asep Hidayat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak yang diduga penerima, Abubakar, Weti Lembanawati, dan Adiyoto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Editor: H. Dicky Aditya

Bagikan melalui:



BERITA LAINNYA

KOMENTAR