180709164702-sidan.jpg

dokumen galamedianews.com

Imas Aryumningsih

Sidang Suap Mantan Bupati Subang : "Jangan Segitu Lah, Lieur Ngabagina"

Meja Hijau

Senin, 9 Juli 2018 | 16:47 WIB

Wartawan: Lucky M. Lukman

SIDANG kasus dugaan suap perizinan pendirian pabrik di Kabupaten Subang dengan terdakwa mantan Bupati Subang, Imas Aryumningsih kembali digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L. L. R. E Martadinata, Senin (9/7/2018). Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi itu terungkap soal permintaan sejumlah uang untuk pengurusan perizinan.

Saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin adalah untuk terdakwa Imas dan Darta, seorang pengusaha swasta. Dua saksi kunci, Puspa Sukrina alias Asun dan Miftahudin (tersangka dan terdakwa dalam kasus sama, red) mengungkap soal aliran dana untuk pengurusan izin yang nilainya cukup besar.

Saksi Asun menyebut dari total Rp 1,7 miliar, baru sekitar Rp 1,2 miliar yang sudah disetorkan kepada Miftahudin untuk kepengurusan izin prinsip dan izin lokasi PT Pura Binaka Mandiri (PBM) dan PT Alfa Sentra Property (ASP). Setelah uang diterima, Miftahudin kemudian menyerahkannya kepada Imas melalui Darta.

Kesaksian Asun diperkuat oleh pernyataan Miftahudin. Pria berkacamata itu dalam kesaksiannya mengaku  pertama kali dipertemukan dengan terdakwa Imas yang saat iru masih menjabat sebagai Wakil Bupati Subang. Pertemuan melalui peran dari Darta. Menurutnya, pertemuan singkat di rumah dinas wakil bupati membicarakan soal investasi di Subang dan soal dipermudahnya perizinan.

"Waktu itu beliau (Imas) bilang asal benar Pak Miftah, kalau mau bangun Subang pasti dibantu. Pertemuannya juga sangat singkat," ujar Miftahudin.

Setelah terjadi kesepakatan, lanjut Miftahudin, ia menyampaikannya kepada Asun. Akhirnya Asun pun menyanggupi mengeluarkan uang sekitar Rp 1,7 miliar untuk kepengurusan izin prinsip dan izin lokasi kedua pabrik. Namun, oleh Miftahudin kepada Darta, saat itu disebutkan jika Asun hanya sanggup memberikan Rp 1,5 miliar.

"Saya sempat nawar sampai Rp 1,5 miliar. Tapi Darta bilang jangan segitu lah, lieur teuing ngabagi-bagina (Jangan segitulah, pusing membagi-bagikannya)," ungkap Miftahudin.

Ia menambahkan, uang untuk kepengurusan izin prinsip dan izin lokasi tersebut diberikan Asun kepadanya secara bertahap. Hingga akhirnya mencapai total Rp 1, 2 miliar. Miftahudin mengaku tidak tahu menahu uang tersebut diperuntukan untuk apa. Akan tetapi sejak awal Darta beralasan uang tersebut untuk rapat dan keperluan sosialisasi masalah perizinan.

"Termasuk untuk keperluan Bu Imas. Karena Darta selalu bilang kepada saya supaya saya terima beres saja. Selain itu jika ada permintaan, dia selalu bilang untuk ibu atau bunda (Imas). Untuk meyakinkan, dia (Darta) selalu mengirimkan foto kegiatan bersama Imas," jelas Miftahudin.

Dalam berkas dakwaan kasus tersebut, KPK menyebut uang senilai Rp 1,2 miliar yang diterima Darta tersebut rinciannya adalah Rp 300 juta masuk kantong pribadi Imas, kemudian untuk fasilitas kampanye Pilkada Subang 2018 Rp 110 juta lebih. Selain itu ada juga untuk pembelian kamera dan laptop.

Semua uang tersebut diberikan terdakwa dengan maksud agar Imas sebagai Bupati Subang mengeluarkan Izin prinsip dan izin lokasi untuk PT Pura Binaka Mandiri (PBM, dan PT Alfa Sentra Property (ASP). Padahal tindakan itubertentangan dengan posisinya sebagai Bupati Subang sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kroupsi, kolusi dan nepotisme.

Jaksa KPK dalam kasus ini mendakwa Imas dengan Pasl 12 hurup A dan Pasal 11 Undang-undang tindak pidana korupsi (Tipikor) dengan ancaman maksimal kurungan 20 tahun penjara. SIdang yang dipimpin Dahmi Wiyarni ini ditunda pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi.

Editor: H. Dicky Aditya

Bagikan melalui:



BERITA LAINNYA

KOMENTAR