Pemkot Bandung Akan Bentuk Satgas Anti Rentenir Tiap Kecamatan

Kabar Balai Kota Bandung

Kamis, 20 Desember 2018 | 18:00 WIB

181220180054-pemko.jpg

Rio Ryzki Batee

PEMKOT Bandung akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti rentenir di tiap kecamatan. Satgas tersebut, untuk menekan ruang gerak para renternir yang dapat menyusahkan warga Kota Bandung.

Sebelumnya, Satgas Antirentenir Kota Bandung terbentuk pada 14 Desember 2017 lalu.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Kota Bandung, Priana Wirasaputra menuturkan, satgas yang bertugas untuk menanggulangi dampak rentenir di masyarakat. Sebagai percontohan, telah terbentuk Satgas Antirentenir di Kecamatan Sukajadi.

"Sekarang akan ada di tiap kecamatan. Jadi ada 30 satgas antirentenir kecamatan," ungkapnya pada Deklarasi Pengembangan Koperasi Juara di Gedung Serbaguna Biofarma, Jln. Pasteur, Kota Bandung, Kamis (20/12/2018).

Menurutnya, terbentuknya Satgas Antirentenir Kecamatan Sukajadi, merupakan pertama di Kota Bandung. "Kita akan optimalkan Satgas Antirentenir ini karena merupakan salah satu program unggulan Kota Bandung. Sudah banyak warga kota yang dibantu oleh Satgas Antirentenir," katanya.

Ketua Harian Satgas Antirentenir Kota Bandung, Saji Sanjaya mengatakan, sejak awal pembentukannya, Satgas Antirentenir Kota Bandung telah menerima permohonan bantuan sebanyak lebih dari 900 permohonan. Dari jumlah tersebut, 300 kasus di antaranya sudah tuntas.

Ia menjelaskan, pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti BPR Kota Bandung dan Koperasi sebagai alternatif solusi pendanaan darurat. Pihaknya juga berkolaborasi dengan lembaga bantuan hukum untuk mengadvokasi kasus-kasus warga yang terjerat rentenir.

"Masyarakat yang butuh dana darurat kita dorong untuk berkolaborasi atau mendatangi koperasi. Mereka didorong untuk mengikuti atau mendirikan koperasi," ujarnya.

Saji menerangkan, untuk penanganan rentenir ini harus mendapat perhatian serius. Pasalnya, banyak warga yang terganggu perekonomiannya karena lembaga keuangan tersebut.

"Maraknya rentenir tidak cuma menimbulkan masalah ekonomi tetapi juga masalah sosial, karena seringkali mengakibatkan konflik sosial di masyarakat," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopinda) Kota Bandung, Usep Sumarno menilai perlu ada lembaga khusus menangani permasalahan rentenir dari hulu hingga ke hilir. Ia pun setuju jika koperasi dipandang sebagai solusi.

"Sekarang sudah ada satgas. Ke depan saya harapkan di Bandung ada suatu lembaga keuangan yang khusus menangani rentenir," tambahnya.

Editor: Dadang Setiawan

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR