BPJS Kerjama dengan Go-jek

Darma Legi

BPJS Kerjama dengan Go-jek

Foto

Minggu, 13 Mei 2018 | 22:13 WIB

Wartawan: Adi Permana

PERLINDUNGAN kecelakaan kerja sering kali tak menjadi perhatian bagi pekerja sektor informal termasuk mitra pengemudi transportasi online. Padahal risiko kecelakaan kerja bisa mengintai suatu waktu. Selain itu, pemahaman yang kurang ini juga dibarengi dengan sulitnya mereka mengakses layanan jasa keuangan dan kemudahan pembayaran iuran.

Oleh karena itu, GO-JEK dan BPJS Ketenagakerjaan menjawab tantangan tersebut guna mempermudah akses para mitra driver terhadap layanan jaminan sosial. Mereka bisa lebih mudah mengakses layanan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan hanya dengan iuran sebesar Rp. 16,800.

Hal tersebut diungkapkan E. Ilyas Lubis, Direktur Utama Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam sosialisasi kepada ribuan mitra driver online di Gedung Sabuga Jalan Tamansari Kota Bandung, Minggu (13/5/2018) sore. Dia mengatakan, melalui upaya tersebut diharapkan mitra driver bisa ikut program untuk menjamin hidup mereka.

"Kami juga sedang mendorong transportasi online untuk mengikuti jaminan hari tua supaya memikirkan hari tuanya. Apalagi jika pada suatu masa tenaga sudah tidak memungkinkan untuk bekerja fisik lapangan seperti itu, maka nanti sudah ada bekal," katanya.

Ia menargetkan, untuk peserta BPJS ditargetkan tahun ini menambah 18,8 juta peserta baru itu di ke 11 wilayah, dengan perinciannya untuk pekerja penerima upah Rp 7 juta, bukan pekerja upah sebanyak Rp 2,1 juta. Sisanya di jasa konstruksi. Dia melanjutkan, untuk memenuhi target itu mereka memiliki strategi kolaborasi, kerja sama baik dalam pemerintahan, swadaya masyarakat, asosiasi (pengusaha, serikat pekerja, termasuk komunitas--seperti go-jek).

"Untuk ikut jaminan sosial, tugas mereka sebagai BPJS untuk menyadarkan masyarakat baik yang menerima atau tidak menerima upah, baik formal dan tidak formal, untuk ikut jaminan sosial ini (ketenagakerjaan, hari tua, kematian, dan pensiun," ungkapnya.

BPJS juga sudah menjalin kerjasama dengan Kemendagri. Kerjasama itu dalam bentuk semua Aparatur pemerintahan desa masuk dalam program BPJS. Dengan demikian target kepesertaan bisa tercapai.

Ia memaparkan, problemnya saat ini di BPJS Ketenagakerjaan banyak yang sudah direkrut akan tetapi tidak iuran perbulannya terputus. Oleh sebab itu strategi lain yang bakal dilakukan yakni kerjasama dengan bank agar para pekerja bukan penerima upah punya akun rekening bank.

"Dari strategi kolaborasi tadi kami mencoba bagaimana tenaga kerja bukan penerima upah yang memiliki rekening tabungan dalam menjaga sustainabilitinya dengan cara mendebet rekening supaya tidak lupa dengan demikian sudah otomatis akan didebet dari depositonya," katanya.

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:



BERITA LAINNYA

KOMENTAR