Berawal dari Taiwan, Bertekad Jadi Negara Asia Pertama dengan Undang-undang Pernikahan Sesama Jenis

Dunia

Jumat, 22 Februari 2019 | 12:05 WIB

190222120526-beraw.jpg

dailymail

Taiwan hari Kamis kemarin mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) yang memungkinkan pernikahan sesama jenis atau pasangan gay dalam RUU pertama di Asia yang memastikan “ikatan permanen” pasangan sesama jenis. Termasuk hak adopsi  terbatas, meski mendapat  tentangan keras dari kaum konservatif.

Democratic Progressive Party (Partai Progresif Demokratik) yang berkuasa sejauh ini menghadapi upaya tidak mudah dalam mewujudkan janji kampanye mereka pada  Pemilu 2016, yaitu memberikan pasangan sesama jenis hak pernikahan yang setara. 

Pada bulan November lalu, kalangan  konservatif memenangkan referendum yang menentang revisi KUHPerdata  untuk memungkinkan pernikahan gay. Ini menjadi  pukulan bagi partai Presiden Tsai Ing-wen, sekaligus  menjadi gambaran  masih terbelahnya warga terkait isu ini.

Janji kampanye.

Referendum muncul setelah Mahkamah Konstitusi Taiwan memutuskan untuk melegalkan pernikahan gay pada tahun 2017 dengan alasan menolak hak pasangan sesama jenis merupakan  tindakan yang tidak konstitusional. 

Pengadilan kemudian memerintahkan pemerintah mengamandemen undang-undang paling lambat 24 Mei 2019 tanpa menyebutkan secara spesifik bagaimana  pernikahan gay seharusnya dilakukan di Taiwan.

RUU yang diterbitkan Kamis oleh kabinet menjadi  upaya pemerintah Tsai menyiasati  undang-undang baru dan memenuhi tuntutan pengadilan. Namun  tetap menghormati hasil referendum dengan tidak mengubah KUHPerdata yang saat ini mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan antara pria dan wanita.

Rancangan undang-undang yang dikeluarkan kementerian kehakiman mengusulkan untuk mengizinkan dua orang dari jenis kelamin yang sama untuk terikat dalam pernikahan  dalam komitmen mengelola kehidupan bersama untuk mewujudkan perlindungan yang sama atas kebebasan pernikahan.

Pride parade.

Pasangan gay akan diizinkan mengadopsi anak kandung pasangan mereka sementara kedua pihak bertanggung jawab secara keuangan satu sama lain dan berhak atas hak waris. Undang-undang ini mulai berlaku  tanggal 24 Mei tetapi harus melewati parlemen, di mana DPP menjadi mayoritas. Perdana Menteri Su Tseng-chang mengatakanm, RUU  menghormati hasil referendum, meskipun para aktivis menilai undang-undang terpisah untuk pernikahan gay tersebut dirasa diskriminatif.

"Diperkirakan akan ada kontroversi tentang proposal itu, tetapi saya sangat berharap teman-teman  bisa menunggu sedikit lebih lama lagi," kata Su dalam sebuah pernyataan. "Ini mungkin jauh dari harapan, tetapi bagaimanapun ini adalah awal," katanya. Kelompok-kelompok HAM mencatat beberapa kekurangan, seperti hak adopsi terbatas dan tidak disebutkannya pengakuan hak pernikahan gay internasional.

“Komunitas internasional saat ini mengamati dengan seksama kemajuan RUU pernikahan gay Taiwan. Kami berharap  dunia melihat bahwa Taiwan adalah masyarakat yang beragam dan  menghormati kesetaraan, serta menjadi suar dan model hak asasi manusia di Asia, "kata Koalisi Kesetaraan Pernikahan Taiwan dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu kelompok konservatif mengecam RUU  yang menghindari penggunaan kata perkawinan. "Ini tindakan yang tidak bertanggung jawab untuk sekadar menyenangkan kedua belah pihak dengan agenda tersembunyi dan menginjak-injak kehendak publik," ujar Yu Hsin-yi, juru bicara kelompok pro-keluarga Coalition for the Happiness of our Next Generation (Koalisi untuk Kebahagiaan Generasi Kita).

Taiwan dipandang sebagai salah satu masyarakat paling progresif di Asia dalam hal hak-hak kaum gay. Mereka biasa menggelar parade  kaum gay terbesar di Asia setiap tahun. Sejauh ini hak pernikahan gay mendapat  persentase persetujuan cukup tinggi di antara kaum muda.

Yu Hsin-yi dari Coalition for the Happiness of our Next Generation.

Tapi di saat yang sama kelompok konservatif dengan lobi-lobi agama yang kuat, terutama di luar daerah perkotaan tetap tak bisa diremehkan. Para analis mengatakan DPP meremehkan kontroversi proposal pernikahan gay mereka. Presiden Tsai secara terbuka mendukung legalisasi perkawinan gay sebelum terpilih, tetapi sejak itu mengatakan perlu ada lebih banyak konsensus di masyarakat.

Jika RUU ini disahkan maka akan menjadi hukum pernikahan gay pertama di Asia. Pada bulan Desember penguasa junta Thailand mengusulkan RUU yang sama tetapi belum memasuki pembahasan parlemen di kerajaan yang saat ini tengah menggelar masa kampanye pemilihan.

Editor: Mia Fahrani

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR