Presiden Sudan Takkan Hadiri Pertemuan Puncak di Arab Saudi

aljazeera.com

Presiden Sudan Takkan Hadiri Pertemuan Puncak di Arab Saudi

Dunia

Jumat, 19 Mei 2017 | 22:48 WIB

Wartawan: Endan Suhendra

PRESIDEN Sudan, Omar al-Bashir tidak akan menghadiri pertemuan di Arab Saudi pada Sabtu di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan untuk melakukan perjalanan internasional pertamanya. Demikian laporan kantor berita SUNA pada Jumat (19/5/2017).

Agensi tersebut mengatakan bahwa al-Bashir tidak akan menghadiri pertemuan puncak tersebut untuk "alasan khusus", namun tidak mengemukakan alasannya. Dia menugaskan Menteri Luar Negeri Taha Al Hussein untuk menghadiri pertemuan puncak di Riyadh atas namanya.

Al-Bashir dicari karena kejahatan perang oleh Pengadilan Pidana Internasional (ICC) dan dijauhi oleh para pemimpin Barat.

Pada Rabu, menteri luar negeri Sudan telah mengatakan bahwa Al-Bashir akan menghadiri sebuah pertemuan di Arab Saudi dimana pemimpin dari enam negara Dewan Kerja sama Teluk (GCC) dijadwalkan bertemu

Trump berkunjung ke Arab Saudi pada Sabtu yang merupakan pemberhentian pertama

perjalanan internasional perdananya sebagai Presiden yang juga akan membawa dia ke Israel dan Eropa.

Donald Trump untuk pertama kalinya akan melakukan lawatan ke luar negeri sebagai presiden Amerika Serikat dan perjalanannya akan mencakup Israel, Vatikan dan Arab Saudi, kata seorang pejabat tinggi pemerintah.

Trump juga akan menghadiri pertemuan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Brussel pada 25 Mei.

Setelah itu, ia akan menghadiri pertemuan puncak negara-negara anggota Kelompok Tujuh di Sisilia pada 26 Mei, kata pejabat tersebut.

Soal lawatan Trump itu pertama kali dilaporkan oleh Politico.

Sementara itu Trump juga dilaporkan akan terus melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait pembangunan permukiman warga Yahudi, kata Gedung Putih menanggapi laporan bahwa Israel berencana membangun 15.000 rumah di Yerusalem.

"Ya, kami akan terus melakukan pembicaraan dengan perdana menteri dan presiden akan terus melakukan pembahasan," kata juru bicara Gedung Putih Sean Spicer pada jumpa pers setelah ditanya apakah Netanyahu menghina Presiden Amerika Serikat.

Trump, yang bersumpah mengusahakan kesepakatan perdamaian Israel dengan Palestina, mengatakan kepada Netanyahu dalam jumpa pers pada Februari bahwa ia meminta Israel menahan rencana pembangunan permukiman sebagai bagian dari upaya baru mewujudkan perdamaian Israel dengan Palestina.

Menteri Perumahan Israel Yoav Galant mengatakan kepada Radio Israel bahwa lembaganya dan Dinas Pelayanan Kota Yerusalem merencanakan pembangunan selama dua tahun ke depan, dengan usul pembangunan 25.000 rumah, 15.000 akan dibangun di Yerusalem Timur, yang direbut dan diduduki Israel sejak 1967 melalui perang Timur Tengah.

Saeb Erekat, juru bicara utama Palestina, mengatakan bahwa langkah Israel tersebut merupakan suatu pelanggaran sistematis terhadap hukum internasional dan "sabotase yang disengaja" dalam upaya melanjutkan perundingan.

Pada Januari, dua hari setelah Trump mulai menjabat, Netanyahu mengatakan bahwa dia mencabut pembatasan pembangunan permukiman di Timur Jerusalem, dan menyetujui izin pembangunan ratusan rumah baru di wilayah itu, untuk ratusan rumah baru.

Selama masa kepresidenan Barack Obama, pemerintahan Netanyahu mendapat banyak kecaman ketika hendak merencanakan pembangunan permukiman. Pihak pemerintah AS sebelumnya menilai bahwa tindakan tersebut merupakan hambatan bagi terciptanya perdamaian.

Editor: Endan Suhendra

Bagikan melalui:



BERITA LAINNYA

KOMENTAR