Satgas PPRS Sebagai Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi PMKS Jalanan

Istimewa

Satgas PPRS PMKS saat memberikan motivasi kepada PMKS.

Satgas PPRS Sebagai Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi PMKS Jalanan

Dinas Sosial

Kamis, 7 Desember 2017 | 16:23 WIB

Wartawan: Asep Awaludin

UNTUK menciptakan iklim kondusif di daerah-daerah rawan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sekaligus membantu aparat/petugas Provinsi kabupaten/kota dalam pemetaan PMKS Jalanan, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat membentuk Satgas Perlindungan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (Satgas PPRS). Satuan Tugas ini dibentuk dalam rangka pelayanan sosial dan perlindungan sosial bagi PMKS Jalanan.

Dalam menjalankan tugasnya, para petugas PPRS ditempatkan di titik-titik rawan seperti perempatan, stasiun, terminal, pasar serta wilayah perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah dengan fokus target sasaran PMKS yakni Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT), anak jalanan, psykotik jalanan dan PMKS lainnya. Untuk penugasan harian, satgas PPRS di bawah kendali Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat (Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Napza dan Perdagangan orang).

"Tugas Satgas PPRS adalah melaksankan pemetaan PMKS Jalanan di wilayah lokasi penugasan. Kedua, melaksanakan assesmen awal dari PMKS yang ada dilokasi penugasan, melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan aparat kewilayahan RT, RW, Desa/ Kelurahan dan Kecamatan setempat. Selain itu, melaksanakan Koordinasi dengan aparat terkait serta tokoh masyarakat setempat serta menyusun rencana kegiatan rutin bulanan," kata Kadinsos Provinsi Jawa Barat.

Ia mengatakan, selain hal itu, PPRS juga berkewajiban membuat laporan rutin bulanan, kegiatan dan laporan khusus/insidental apabila ada kasus-kasus tertentu, serta melaksanakan penjakauan dan dampingan bagi PMKS Jalanan di wilayah/lokasi penugasan atau wilayah/lokasi lain bila diperlukan. Dinas Sosial melaksanakan rujukan pelayanan sosial ke Lembaga/Balai/Panti Pelayanan Sosial dan Kesehatan.
Dengan adanya PPRS ini kata dia akan sangat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif di setiap wilayah di Jawa Barat. "PMKS membantu aparat/petugas Provinsi kabuapaten/kota dalam pemetaan PMKS Jalanan, melayani PMKS Jalanan untuk menemukan pusat dan layanan/Rehabilitasi Sosial, melindungi PMKS dari tindakan-tindakan kekerasan jalanan, terutama PMKS rentan seperti wanita, anak, lansia dan penyandang disabilitas," katanya.

"Ada juga tugasnya melaksanakan penjangkauan dan assesment sementara sebelum ditangani oleh petugas yang profesional (Peksos, Psikolog), serta sebagai petugas yang selalu siap bila di tugaskan dengan unit-unit pelayanan lain (TRC Dinas, Shelter/Rumah singgah, sub Unit PRTS )," imbuhnya.

Ia melanjutkan, adapun sasaran satgas PPRS diarahkan dalam upaya pelayanan dan perlindungan bagi PMKS Jalanan di wilayah-wilayah yang rawan tindakan kekerasan, eksploitasi, keterlantaran yang akan mengganggu ketertiban umum di wilayah Bandung Raya serta Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah.

Sementara, untuk membiayai Satgas PPRS PMKS Jalanan, pembinaan, sarana prasarana, honorium, dan oprasional dibiayai dari anggaran APBD Dinas Sosial  Provinsi Jawa Barat tahun 2017.

Editor: H. Dicky Aditya

Bagikan melalui:



BERITA LAINNYA

KOMENTAR