Puluhan Aktivis Anti Korupsi Geruduk Kantor Kejari Subang

Daerah

Selasa, 15 Oktober 2019 | 15:35 WIB

191015153737-puluh.jpg

Dally Kardilan

Pengunjuk rasa dari Aksi yang sedang berorasi di depan kantor Kejari Subang


PULUHAN aktivis Anti korupsi Kabupaten Subang yang tergabung dalam LSM Anti Korupsi Seluruh Indonesia (AKSI) menggeeruduk kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang, Selasa (15/10/2019). Mereka menuntut untuk menuntaskan berbagai kasus yang ditanganinya karena dinilai tidak serius dan tebang pilih.

Koordinator aksi, Warlan SE melontarkan, Kejari Subang tidak serius dalam menangani berbagai perkara yang berkaitan dengan kasus korupsi. Apalagi ada indikasi kalau di sana ada oknum yang bermain proyek APBD Subang.

“Kami datang ke Kejari Subang hari ini karena kecewa terhadap Kejari Subang karena tidak menegakan supremasi hukum di Kabupaten Subang,” tandasnya

Dikatakannya, banyak pejabat Subang yang melakukan korupsi, namun hingga saat ini kasus korupsi tersebut tak jelas dan seolah ada pembiaran dalam kasus hukumnya seperti dugaan korupsi, terkait kelebihan anggaran untuk surat perintah perjalan dinas untuk 50 orang anggota dewan, dengan tahun anggaran 2016-3017, sebesar Rp2,4 Milyar ditambah SPPD bodong.

"Selain itu ada dua pejabat KPU yang telah dipanggil oleh Kejari Subang, namun kasus tersebut, tidak tindaklanjuti, lalu ada pengeladahan yang dilakukan oleh Kejari Subang, lagi- lagi tidak muncul bagaikan tidak ada tersangkanya," tambahnya.

Kajari Subang, M.Ihsan, SH setelah mendengarkan tuntutan pengunjukrasa menjawab kalau pihaknya dalam penangan kasus korupsi tidak bisa langsung begitu saja, seperti halnya laporan terkait kasus di BPR Syariah.

“Tapi terkait kasus BPR Syariah, sudah ditangani dengan baik dan memang ada unsur melawan hukum. Hal itu jelas pasti ada tersangkanya, namun saat ini kami belum bisa mengumumkan menjadi tersangkanya,” katanya

Demikian pula kasus perjalan dinas anggota DPRD diakuinya, ada temuan dari BPK ada kelebihan duit sebesar Rp600 juta. Dan hal itu jelas merupakan kasus perdata, bukan pidana,

”Itu juga kami tidak bisa memunculkan para anggota dewan Subang menjadi tersangka, karena memang anggota dewan Subang, sudah ada niatan untuk mengembalikan duit tersebut,” jelasnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA