Pilkades di Garut Harus Jadi Percontohan Demokrasi di Indonesia

Daerah

Selasa, 8 Oktober 2019 | 20:53 WIB

191008205736-pilka.jpg

Agus Somantri

PEMILIHAN kepala desa (Pilkades) serentak yang akan diikuti sebanyak 125 desa di Kabupaten Garut pada November 2019 mendatang, harus menjadi percontohan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Garut, Subhan Fahmi, mengatakan masyarakat desa sudah lama mempraktekan proses demokrasi, sehingga dengan dilaksanakannya Pilkades serentak diharapkan menjadi model demokrasi ideal.

Menurut Fahmi, pemerintahan desa sebagai unit terkecil dalam hirarki pemerintahan memiliki peranan besar dalam pembangunan. Besarnya dana yang dialokasikan untuk pembangunan desa diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat.  

"Partisipasi masyarakat bisa dalam bentuk ikut serta dalam proses politik, seperti mencalonkan diri menjadi kepala desa, atau ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi Pilkades sebagai pemilih dengan memilih calon yang terbaik," ujarnya, Selasa (8/10/2019).

Fahmi juga menyebut, Pilkades harus tetap menjunjung tinggi asas musyawarah, sehinga residu demokrasi langsung bisa diminimalisasi seminimal mungkin.  

"Meskipun one man one vote, tokoh masyarakat harus berperan aktif, harus bermusyawarah. Jangan sampai ada konflik horizontal pasca pilkades. Itu merugikan masyarakat," ucapnya.

Fahmi mengakui, bahwa potensi kerawanan konflik di masyarakat selama pilkades juga karena masih lemahnya sistem pengawasan. Ia menyebut, jika pilkades ini bukan rezim pemilu. Tidak ada peran KPU dan juga Bawaslu.

"Karenanya, panitia pilkades harus berkoordinasi dengan penegak hukum, baik itu kepolisian atau Kejaksaan. Semisal kalau di Pemilu itu Gakumdu lah," katanya.

fahmi menuturkan, potensi terjadinya kerawanan dalam pilkades, selain politik uang selama gelaran pilkades, juga mobilisasi pemilih pada hari H pencoblosan.    

"Jumlah TPS di Pilkades kan cuma satu. Biasanya langsung di kantor desa. Berbeda dengan Pemilu yang diatur berdasarkan DPT. Akibatnya, banyak mobilisasi pemilih ke TPS. Ini harus dicari jalan keluarnya. Kalau menambah jumlah TPS, pasti berdampak pada anggaran yang besar. Kalau menggantungkan pada APBD, saya yakin tidak akan bisa," ucapnya.

Diungkapkan Fahmi, sebagai Ketua Komisi 1 yang menangani Pemerintahan Desa, pihaknya akan melakukan kajian tentang pelaksanaan pilkades serta mengkaji persoalan hukumnya.  

"Terutama soal dana pilkades. Jangan sampai dana pilkades memakai dana talang dari sumber yang tidak jelas, atau memungut dari kontestan. Itu jaminan Pilkades tidak berkualitas," katanya. 


-Ketua Komisi 1 DPRD Garut, Suhan Fahmi.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA